RDP Memanas, Buruh dan DPRD Adu Mulut Soal Plasma Sawit
- calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
- visibility 587
- comment 0 komentar
- print Cetak
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Serikat Buruh Borneo Raya, PT Abdi Borneo Plantation, dan Koperasi Bangen Tawai berlangsung tegang
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KALTARA. Borneoterkini.co.id – RDP yang digelar di ruang rapat DPRD Bulungan tidak hanya menghadirkan perwakilan masyarakat dan perusahaan, tetapi juga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Dinas Pertanian (Dispertan) Bulungan.
Berbagai aspirasi dari masyarakat Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan pemilik lahan plasma.
Awalnya, RDP berjalan normal dengan penyampaian mamun, menjelang penarikan kesimpulan, suasana rapat kini memanas, adu mulut bernada tinggi terjadi antara perwakilan masyarakat yang diwakili Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Ibrahim, dengan Wakil Ketua DPRD Bulungan, Dwi Suprapto, Senin (19/1/2026).
Dalam forum tersebut, Ibrahim meminta DPRD Bulungan tetap berperan sebagai penengah dan tidak lepas tangan terhadap persoalan yang terjadi antara masyarakat Desa Tengkapak dengan PT Abdi Borneo Plantation serta Koperasi Bangen Tawai.
“Kami sebagai masyarakat harus mengadu ke mana jika bukan ke DPRD? Karena tidak ada titik temu, makanya kami datang ke DPRD agar difasilitasi. Jika hanya kami dan pihak koperasi, persoalan ini tidak akan selesai,” ujar Ibrahim dalam RDP.
Perselisihan di antara masyarakat dengan PT Abdi Borneo Plantation dan Koperasi Bangen Tawai diduga dipicu tidak adanya transparansi dalam pembagian hasil plasma sawit kepada masyarakat.
“Ada utang sekitar Rp40 miliar yang dibebankan ke masyarakat, tetapi tidak ada kejelasan. Padahal kebun sawit sudah belasan tahun berjalan, sementara pemilik satu hektare lahan hanya menerima sekitar Rp150 ribu per bulan,” kata Ibrahim.
- Penulis: (/red */)
- Editor: (/redaktur/)
Saat ini belum ada komentar