Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Parlementaria » HUT ke-81 RI: Adli Ajak Maknai Kemerdekaan Evaluasi Pembangunan Bulungan

HUT ke-81 RI: Adli Ajak Maknai Kemerdekaan Evaluasi Pembangunan Bulungan

  • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
  • visibility 12
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BULUNGAN| BORNEO TERKINI – Anggota Komisi III DPRD Bulungan, Adli Anshari, mengajak masyarakat memaknai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekadar seremonial belaka, melainkan sebagai cermin untuk meninjau kembali capaian dan kekurangan pembangunan di daerah. Pernyataan itu disampaikannya saat memperingati hari kemerdekaan, Selasa (18/8/2026).

Menurut Adli, kemerdekaan sejati harus tercermin dari perbaikan di segala bidang, mulai aspek sosial, budaya, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata. “Di momen sakral ini, mari kita lihat kembali kehidupan berbangsa dari berbagai sisi, supaya kemerdekaan ini benar-benar terasa maknanya bagi seluruh warga,” ucapnya.

Ia menegaskan, pembangunan di Kabupaten Bulungan masih menyisakan sejumlah catatan penting yang harus segera dituntaskan. Tiga sektor utama yang menjadi prioritas perhatian adalah pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan mutu pendidikan. “Di bidang-bidang inilah kami melihat masih banyak hal yang belum maksimal dan harus segera diperbaiki ke depannya,” tegasnya.

Kekurangan-kekurangan tersebut, lanjut Adli, bukan kelemahan untuk dipersalahkan, melainkan bahan evaluasi agar perbaikan bisa dilakukan secara terus-menerus. Sebagai perwakilan rakyat, DPRD Bulungan berkomitmen terus mendorong lahirnya kebijakan yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat luas.

“Kewajiban kami di kursi legislatif adalah memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar mengangkat taraf hidup warga. Selama masih ada yang kurang, maka tugas kami pun belum selesai,” tambahnya.

Secara khusus, DPRD Bulungan terus mendesak Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk membenahi dan meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang ada saat ini. Desakan ini pun terus disuarakan dalam setiap rapat kerja bersama jajaran Pemkab. “Fasilitas kesehatan harus makin baik. Hal ini selalu kami tekankan di setiap forum pembahasan dengan pemerintah daerah,” pungkas Adli.

  • Penulis: (/Adv/)
  • Editor: (/red/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • DPRD Kaltara Kawal Transparansi Harga TBS Sawit, Targetkan Tata Niaga yang Adil

    DPRD Kaltara Kawal Transparansi Harga TBS Sawit, Targetkan Tata Niaga yang Adil

    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen penuh mengawal transparansi formula penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di lapangan. Pengawasan ketat disiapkan demi menciptakan tata niaga yang adil sekaligus menyelaraskan regulasi yang menguntungkan petani lokal serta pihak perusahaan. Sikap parlemen mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di […]

  • Kebakaran Hebat Melanda Kantor Bupati Bulungan, Penyebab Belum Diketahui

    Kebakaran Hebat Melanda Kantor Bupati Bulungan, Penyebab Belum Diketahui

    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Sebuah peristiwa kebakaran besar terjadi pada dini hari ini, tepatnya di wilayah Kalimantan Utara, yang menghanguskan gedung Kantor Bupati Bulungan. Kejadian yang mengagetkan warga setempat ini berlangsung pada tanggal 20 Mei 2006. Berdasarkan informasi yang dihimpun, api pertama kali terlihat berkobar di bagian gedung kantor tersebut pada waktu dini hari. […]

  • PAN Palembang Panaskan Mesin Politik, Fokus Rebut Kursi Pimpinan DPRD

    PAN Palembang Panaskan Mesin Politik, Fokus Rebut Kursi Pimpinan DPRD

    • 0Komentar

    PALEMBANG | BORNEO TERKINI – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palembang resmi mendeklarasikan pembentukan relawan pemenangan untuk menyongsong Pemilu 2029. Langkah ini menandai kesiapan partai mengonsolidasi basis suara hingga ke tingkat TPS dan RT. Deklarasi yang dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Palembang, Jumat (17/7/2026), dihadiri oleh jajaran pengurus pusat dan wilayah, termasuk Muhammad Rasyid Abdur […]

  • Pemprov Kaltara Integrasikan E-Katalog v6 dan SP2D Online demi Tata Kelola Keuangan Lebih Baik

    Pemprov Kaltara Integrasikan E-Katalog v6 dan SP2D Online demi Tata Kelola Keuangan Lebih Baik

    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengambil langkah konkret membenahi sistem pengadaan barang dan jasa. Caranya dengan menyatukan E-Katalog Versi 6 buatan LKPP dengan sistem pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Tujuannya jelas: proses lebih cepat, bebas dari penyimpangan, dan pengelolaan keuangan makin bertanggung jawab. Langkah ini disosialisasikan dalam acara pembukaan […]

  • Dishub Akan Terapkan Meterisasi PJU, Begini Kata H. Yusri

    Dishub Akan Terapkan Meterisasi PJU, Begini Kata H. Yusri

    • 0Komentar

    BALIKPAPAN. Borneoterkini.co.id – Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri mengatakan sistem metering atau meterisasi memungkinkan pemerintah daerah membayar listrik PJU sesuai dengan jumlah pemakaian, dan bukan berdasarkan estimasi seperti yang selama ini berlaku. “Dengan meterisasi, pembayaran listrik PJU akan disesuaikan dengan pemakaian. Selama ini, lampu hidup atau mati tetap dikenakan tagihan, sehingga tidak efisien,” […]

  • SPMB Samarinda Dikaji Ulang, DPRD Tekan Potensi Kecurangan dan Ketimpangan Antar-Sekolah

    SPMB Samarinda Dikaji Ulang, DPRD Tekan Potensi Kecurangan dan Ketimpangan Antar-Sekolah

    • 0Komentar

    SAMARINDA | BORNEO TERKINI – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mendesak perbaikan menyeluruh pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Meski berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, sejumlah kelemahan masih teridentifikasi dan harus dibenahi agar penerimaan tahun mendatang berjalan lebih tertib. “SPMB memang merujuk aturan nasional. Namun di daerah, masih ada sejumlah […]

expand_less