Bahas Regulasi Baru, Kualitas Kajian dan Transparansi Publik Diuji
- calendar_month 12 jam yang lalu
- visibility 25
- comment 0 komentar
- print Cetak

Rapat Paripurna XLII Masa Sidang I Tahun 2026 dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan pemerintah daerah, Senin (16/11/2026). (BORNEO TERKINI/Foto: Asf)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
OGAN ILIR — Proses legislasi di parlemen daerah kembali disorot menyusul bergulirnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif dalam Rapat Paripurna XLII Masa Sidang I, Senin (16/11/2026). Di balik klaim kesepahaman antara legislatif dan pemerintah daerah, substansi materi dan urgensi aturan baru ini dituntut untuk tidak sekadar menjadi formalitas birokrasi.
Hingga pembukaan masa sidang yang dipimpin Ketua DPRD Ogan Ilir H. Edwin Cahya Putra bersama Wakil Bupati H. Ardani tersebut, rincian draf regulasi belum dibuka secara transparan kepada publik. Padahal, keterbukaan isi rancangan aturan sejak dini merupakan prasyarat mutlak agar masyarakat tidak menjadi objek pasif dari produk hukum yang akan mengikat mereka.
Alih-alih terjebak pada seremoni rapat dan kesepahaman internal antara eksekutif-legislatif, fungsi pengawasan dewan kini berada di bawah tekanan publik. Setiap pasal dalam draf tersebut wajib dikuliti secara tajam guna memastikan aturan yang lahir benar-benar menjawab persoalan riil di tengah masyarakat, bukan sekadar meloloskan usulan pemerintah tanpa kajian mendalam.
Ujian sesungguhnya dari Raperda ini akan terletak pada tahapan pembahasan teknis berikutnya di tingkat panitia khusus (pansus). Publik menuntut agar ruang pembahasan dibuka seluas-luasnya bagi partisipasi bermakna (meaningful participation), termasuk melibatkan akademisi dan elemen masyarakat sipil, demi memastikan regulasi yang disahkan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar menambah tumpukan dokumen hukum daerah.
- Penulis: (/Asf/)
- Editor: (/Red/)




Saat ini belum ada komentar