Parlementaria

BALIKPAPAN. Borneoterkini.co.id –  Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyatakan dukungan terhadap Pemerintah Kota Balikpapan terhadap rencana pembangunan gedung baru SMP Negeri 29 di kawasan Grand City, Balikpapan Utara. “Ini sebagai upaya memperkuat dukungan layanan pendidikan dan menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah yang terus berkembang,” ulasnya Rabu (28/1/2026. Diharapkannya pembangunan sekolah tersebut menjadi bagian […]

BALIKPAPAN. Borneoterkini.co.id –  Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah membidik Empat Kelurahan dan Kecamatan, dan wacananya akan melakukan pemekaran wilayah di kawasan Timur dan Utara Kota, untuk membentuk Kecamatan baru. “Hingga saat ini, hasil pemetaan sementara menunjukkan empat kelurahan berpotensi dimekarkan, namun masih dibutuhkan satu Kelurahan tambahan untuk memenuhi syarat minimal pembentukan Kecamatan.” ungkap Asisten I […]

BALIKPAPAN. Borneoterkini.co.id – Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri mengatakan sistem metering atau meterisasi memungkinkan pemerintah daerah membayar listrik PJU sesuai dengan jumlah pemakaian, dan bukan berdasarkan estimasi seperti yang selama ini berlaku. “Dengan meterisasi, pembayaran listrik PJU akan disesuaikan dengan pemakaian. Selama ini, lampu hidup atau mati tetap dikenakan tagihan, sehingga tidak efisien,” […]

BALIKPAPAN. Borneoterkini.co.id – Sidak pelaku usaha Restoran dan sejumlah Hotel di Balikpapan dilakukan Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkap adanya sejumlah pelanggaran. Meliputi keterlambatan pembayaran hingga ketidakmampuan pelaku usaha menunjukkan bukti setor pajak. Fauzi Adi Firmansyah memperingatkan kepada pelaku usaha restoran tersebut akan segera melakukan pelaporan pajak yang belum dilaporkan ke DJP/KPP […]

KALTARA. Borneoterkini.co.id –  RDP yang digelar di ruang rapat DPRD Bulungan tidak hanya menghadirkan perwakilan masyarakat dan perusahaan, tetapi juga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Dinas Pertanian (Dispertan) Bulungan. Berbagai aspirasi dari masyarakat Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan pemilik lahan plasma. Awalnya, RDP berjalan normal dengan penyampaian […]

KALTARA. Borneoterkini.co.id –  DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat paripurna ke – 2 Masa Persidangan II Tahun 2026 bertempat di Ruang Rapat DPRD pada hari Selasa (20/01). Rapat tersebut membahas sejumlah Ranperda yang telah dilakukan proses penyusunan dan pembahasan sebelumnya. Dalam rapat tersebut, mengagendakan 2 kegiatan, yaitu 1. Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi […]

BERAU. Borneoterkini.co.id – Situasi di mana perusahaan mengklaim telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai prosedur namun data di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker/Disnakertrans) tidak sinkron, hal ini diutarakan Pengawas Ketenagakerjaan Kaltim Wilayah Berau, Sab’an, bahwa nota khusus awalnya diterbitkan untuk memproses peralihan status karyawan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tidak […]

BERAU. Borneoterkini.co.id – Pihak Perusahaan Pertambangan Batu Bara Supra Bara Energi (SBE) tidak mengindahkan panggilan rapat hearing Komisi II DPRD Berau terkat permasalahan sengketa lahan antar Kelompok Tani, pada Senin, (19/1/26). Meski tidak adanya kehadiran pihak Perusahan, hearing tetap dibuka Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, dihadiri jajaran Komisi II DPRD Berau, pihak […]

BULUNGAN. Borneoterkini.co.id – Ketua DPRD Bulungan, H. Riyanto, menyatakan akan menekankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan Tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp2,10 triliun yang disetujui bersama DPRD dan Bupati Bulungan. Fokus utamanya anggaran tahun depan mengarah pada pembangunan infrastruktur jalan, baik jalan lintas kecamatan maupun jalan-jalan pedesaan yang hingga kini masih membutuhkan […]

BERAU. Borneoterkini.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara konsisten menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Dua Ranperda tersebut adalah Ranperda APBD tahun anggaran 2026, dan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan Ranperda […]