Inovasi Wali Kota Andi Harun untuk Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
- account_circle (/Arl/red/)
- calendar_month Senin, 27 Okt 2025
- visibility 505
- comment 0 komentar
- print Cetak
Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia Foto: (/dokopim/)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SAMARINDA. Borneoterkini.co.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun tampak memaparkan berbagai capaian pembangunan kota di hadapan tim dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Agenda tersebut bukan pertemuan biasa, melainkan verifikasi lapangan dan wawancara dalam rangka penilaian calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia.
Tim verifikasi dipimpin Kepala Biro Umum Setmilpres Brigjen Pol. Toni Ariadi Effendi, bersama Kasubdit Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Wilayah II Kemendagri Amril Rahim. Mereka datang untuk menilai secara langsung bagaimana kinerja dan inovasi Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang dinilai berhasil membawa perubahan signifikan.
“Kami cukup terkejut sekaligus bersyukur karena Wali Kota Samarinda menjadi salah satu kepala daerah yang diverifikasi sebagai calon penerima Satyalancana,” ungkap Andi Harun, usai sesi wawancara, Senin (27/10/2025).
Menurut Amril Rahim, tahapan verifikasi ini merupakan proses penting sebelum usulan dari Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Presiden RI. Tim ingin memastikan bahwa data dan laporan capaian yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Melalui verifikasi lapangan, kami ingin memperoleh gambaran yang utuh tentang capaian pemerintahan daerah, inovasi kebijakan, serta dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Brigjen Pol. Toni Ariadi Effendi menegaskan bahwa verifikasi dilakukan dengan standar tinggi. Sebelum turun ke lapangan, tim telah lebih dulu melaksanakan verifikasi administrasi melalui klarifikasi ke beberapa lembaga, termasuk KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Yang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah kepala daerah yang manfaat kebijakannya benar-benar dirasakan masyarakat. Wali Kota Samarinda termasuk salah satunya,” ujarnya.
- Penulis: (/Arl/red/)
- Editor: Redaksi
Saat ini belum ada komentar