Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukrim » Jalankan Bisnis Busuk, Batu Bara Ilegal Rugikan Negara Rp 5,7 Triliun MH dan AS jadi Tersangka

Jalankan Bisnis Busuk, Batu Bara Ilegal Rugikan Negara Rp 5,7 Triliun MH dan AS jadi Tersangka

  • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
  • visibility 877
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Balikpapan. Borneoterkini.co.id –  Dittipidter Bareskrim Polri bersama Polda Kalimantan Timur menetapkan dua tersangka berinisial MH dan AS dalam kasus tambang batu bara ilegal, di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Aksi penambangan batu bara ilegal diperkirakan merugikan negara sebesar Rp5,7 triliun.

Brigjen Pol Moh. Irhamni, menjelaskan, pada 22 Oktober 2025 kemarin penyidik berhasil menangkap DPO berinisial MH di Pekanbaru, Riau. Tersangka merupakan kuasa penjualan CV. BM sekaligus Direktur CV. WU. Dua perusahaan yang diduga menjual batu bara ilegal dari kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto.

Meski CV. WU memiliki IUP aktif hingga 2029 dan perusahaan tersebut belum memiliki RKAB dan diduga hanya menjadi kedok kegiatan tambang batu bara legal.

Modus operandi yang digunakan yakni, membeli batu bara hasil tambang ilegal lalu menggunakan dokumen IUP resmi untuk seolah-olah menunjukkan bahwa batu bara tersebut berasal dari penambangan legal (Resmi).

Dari hasil penyidikan, Polri mengamankan 214 kontainer di dalam berisi batu bara yang telah berada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan KKT Balikpapan. Batu bara lainnya ada di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

  • Penulis: (/red */)
  • Editor: Redaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • DPP AKPERSI Resmi Serahkan Mandat dan SK Kepengur

    DPP AKPERSI Resmi Serahkan Mandat dan SK Kepengurusan DPD Kaltara

    • visibility 571
    • 0Komentar

    KALTARA. Borneoterkini.co.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKPERSI, Ketua Umum, Rino Triyono, secara resmi menyerahkan Mandat dan Surat Keputusan (SK) kepengurusan untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AKPERSI Provinsi Kalimantan Utara. Syamsudin menjabat sebagai Ketua DPD Kalimantan Utara, dan Ramses Halomoan Lubis ditunjuk Sekretaris Daerah (SEKDA ), berikutnya Bendahara Muhammad O Sarade. “Langkah ini diambil sebagai […]

  • Wagub Kaltara Hadiri Perayaan Natal Dorong Peran Keluarga Dalam Iman

    Wagub Kaltara Hadiri Perayaan Natal Dorong Peran Keluarga Dalam Iman

    • visibility 611
    • 0Komentar

    KALTARA. Borneoterkini.co.id – Perayaan Natal Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Maranatha. Perayaan Natal berlangsung penuh khidmat, penuh sukacita, dan sarat nuansa kebersamaan. Kehadiran Wagub Ingkong Ala menambah kehangatan suasana ibadah yang diikuti jemaat dengan penuh penghayatan. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, mengucapkan selamat Natal kepada seluruh Jemaat GPIB Maranatha. […]

  • Audiensi dengan Mendag RI, Gubernur Perjuangkan FTZ untuk Krayan dan Sebatik

    Audiensi dengan Mendag RI, Gubernur Perjuangkan FTZ untuk Krayan dan Sebatik

    • visibility 119
    • 0Komentar

    JAKARTA | BORNEO TERKINI – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H. Zainal A. Paliwang, mengusulkan pembentukan zona bebas perdagangan (Free Trade Zone/FTZ) di Kecamatan Krayan dan Sebatik saat melakukan audiensi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI), Budi Santoso, di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Selasa (21/7). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, […]

  • Pemkab Malinau Mulai Verifikasi Wilayah Hutan Adat, Utamakan Musyawarah Cegah Konflik

    Pemkab Malinau Mulai Verifikasi Wilayah Hutan Adat, Utamakan Musyawarah Cegah Konflik

    • visibility 309
    • 0Komentar

    MALINAU | BORNEO TERKINI – Pemerintah Kabupaten Malinau secara resmi memulai pembahasan tahap verifikasi penetapan wilayah hutan adat. Proses penting ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., dalam rapat pembukaan yang berlangsung di Ruang Tebengang, Selasa (19/5/2026). Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi […]

  • DPRD Kaltara Kawal Transparansi Harga TBS Sawit, Targetkan Tata Niaga yang Adil

    DPRD Kaltara Kawal Transparansi Harga TBS Sawit, Targetkan Tata Niaga yang Adil

    • visibility 96
    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen penuh mengawal transparansi formula penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di lapangan. Pengawasan ketat disiapkan demi menciptakan tata niaga yang adil sekaligus menyelaraskan regulasi yang menguntungkan petani lokal serta pihak perusahaan. Sikap parlemen mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di […]

  • SMA Unggul Garuda Diharapkan Bawa Manfaat Nyata Bagi Masyarakat Kaltara

    SMA Unggul Garuda Diharapkan Bawa Manfaat Nyata Bagi Masyarakat Kaltara

    • visibility 70
    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menilai kehadiran SMA Unggul Garuda Bulungan mampu menjadi penggerak ekonomi baru bagi daerah. Selain memperbaiki mutu pendidikan, sekolah berasrama ini diprediksi akan membuka peluang usaha baru, menyerap tenaga kerja lokal, serta menghidupkan sektor jasa dan perdagangan di wilayah sekitar. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Denny Harianto […]

expand_less