Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis & Ekonomi » Pengangkatan Pegawai MBG Jadi PPPK? Ini Tanggapan Wakil Wali Kota Balikpapan

Pengangkatan Pegawai MBG Jadi PPPK? Ini Tanggapan Wakil Wali Kota Balikpapan

  • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
  • visibility 86
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bagus Susetyo dijelaskannya bahwa dalam satu dapur pelaksanaan MBG terdapat sekitar tiga hingga lima petugas SPPG. Sebelumnya, seluruh pembiayaan tenaga tersebut ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan Presiden, maksimal lima petugas SPPG akan diangkat sebagai PPPK.
Sementara tenaga lainnya tetap dilibatkan sebagai mitra dalam pelaksanaan program.

“Informasinya memang maksimal lima orang yang diangkat sebagai PPPK, selebihnya berstatus mitra,” jelasnya.

Terkait pendanaan, kata Bagus Susetyo program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional dengan dukungan anggaran yang sangat besar, yakni sekitar Rp300 triliun. Dengan demikian, ia memastikan program tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Yang pasti, sampai saat ini tidak ada anggaran APBD yang digunakan, termasuk untuk program MBG. Seluruh pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” tegasnya.

Melalui Pemkot Balikpapan akan berupayah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memastikan kejelasan regulasi, sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

“Kami masih menunggu kejelasan regulasi agar implementasinya di daerah bisa berjalan lancar,” pungkasnya.

  • Penulis: (/*/)
  • Editor: (/red/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kelola Tambang Ilegal Siap-Siap Terima Denda Miliaran

    Kelola Tambang Ilegal Siap-siap Terima Denda Miliaran

    • calendar_month Senin, 15 Des 2025
    • account_circle (/red */)
    • visibility 502
    • 0Komentar

    Besaran tarif denda administratif ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan sanksi administrasi tertinggi dikenakan untuk pelanggaran pertambangan Nikel, yaitu mencapai Rp6,5 miliar per hektare (ha). Sementara itu, komoditas Bauksit dikenakan denda sebesar Rp1,7 miliar per ha, komoditas Timah sebesar Rp1,2 miliar per ha, dan Batubara sebesar Rp354 juta per ha. Seluruh penagihan denda administratif ini akan […]

  • Gubernur Kaltara Resmikan Perpustakaan Di Sman 4 Tarakan

    Gubernur Kaltara Resmikan Perpustakaan di SMAN 4 Tarakan

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle (/sf/dkisp)
    • visibility 312
    • 0Komentar

    “Inilah wujud nyata komitmen kita menuju Kaltara yang maju, berdaya saing, dan bermartabat,” ujarnya. Di akhir sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan ucapan selamat atas berdirinya perpustakaan “Idamanku” di SMA N 4 Tarakan. “Semoga perpustakaan ini menjadi pusat inspirasi dan lahirnya karya- karya besar dari pelajar-pelajar terbaik Kaltara dan selamat memperingati Hari Olahraga Nasional ke-42 dan HUT […]

  • Amrie Hakim, Amsi: Gugatan Menteri Amran Sulaiman Atas Tempo Ancam Kebebasan Pers

    Amrie Hakim, AMSI: Gugatan Menteri Amran Sulaiman atas Tempo Ancam Kebebasan Pers

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • account_circle (/red */)
    • visibility 532
    • 0Komentar

    Dalam hal pihak Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai Tempo belum seluruhnya melaksanakan putusan PPR Dewan Pers, AMSI menyarankan agar pihak Menteri Pertanian kembali mengadukan Tempo ke Dewan Pers sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Pers, dan bukan mengajukan gugatan perdata terhadap Tempo. Pada saat yang sama, AMSI juga meminta Dewan Pers untuk memberi penjelasan ke […]

  • Kelompok Tani Adukan Dugaan Penyerobotan Lahan Oleh Pt. Sbe Ke Dprd

    Kelompok Tani Adukan Dugaan Penyerobotan Lahan oleh PT. SBE ke DPRD

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle BORNEO TERKINI
    • visibility 271
    • 0Komentar

    Kuasa Hukum, Kelompok Tani , Hipas Purba, mengatakan dugaan penyerobotan lahan Tani oleh PT. SBE seluas 664 hektar. “Hal ini telah berlangsung lama, berkisar 20 tahun dan belum ada penyelesaian,” ujarnya. Di mana di dalam surat hak kepemilikan kelompok tani iyalah benar – benar murni atau Sah, dari pemerintahan setempat. Rapat hearing yang berlangsung hari […]

  • Pameran Umkm, H. Zainal A. Paliwang: Cintailah Produk Lokal

    Pameran UMKM, H. Zainal A. Paliwang: Cintailah Produk Lokal

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle (/red */)
    • visibility 352
    • 0Komentar

    “Setiap tahun ada peningkatan. Pesertanya semakin banyak, pengunjungnya semakin ramai, dan yang paling menggembirakan, kualitas produknya makin bagus. Banyak inovasi baru dari penggiat UMKM kita,” ujarnya. Untuk itu ia berpesan kepada setiap pengunjung yang mampir di stand atau pameran produk lokal UMKM, agar bisa meluangkan waktu sejenak untuk membeli produk lokal. Tidak hanya sampai disitu, […]

  • Serahkan Sk Pppk, Gubernur Zainal: Jaga Integritas

    Serahkan SK PPPK, Gubernur Zainal: Jaga Integritas

    • calendar_month Rabu, 24 Des 2025
    • account_circle (/red */)
    • visibility 374
    • 0Komentar

    Zainal juga berpesan kepada seluruh PPPK Paruh Waktu agar bekerja dengan integritas, disiplin dan loyalitas kepada negara serta masyarakat. Jaga etika ASN, bangun budaya kerja yang profesional dan terus tingkatkan kompetensi serta kinerja, meskipun dengan status paruh waktu. “Kedepan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi kinerja secara obyektif, mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme sehingga PPPK Paruh […]

expand_less