Pungutan Liar disorot Komisi 1 DPRD Bulungan
- account_circle (/red/)
- calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
- visibility 21
- comment 0 komentar
- print Cetak
RDP DPRD Bulungan bahas sengketa lahan sekolah dan pungli.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kondisi fisik sekolah yang rusak parah turut menjadi sorotan. Komisi I menuntut adanya pendataan menyeluruh, terutama terhadap sekolah-sekolah dasar yang kerap luput dari perhatian. Rozana menegaskan, jika tidak masuk dalam APBD tahun berjalan, maka perbaikan harus menjadi prioritas utama dalam anggaran 2026.
“Jangan sampai retorika ‘pendidikan adalah prioritas’ hanya jadi slogan. Kalau dibiarkan, anak-anak kita belajar di sekolah yang nyaris roboh. Itu pengabaian,” ujarnya.
Tak berhenti di sana, Rozana juga mengungkap laporan masyarakat soal pungutan liar di sekolah. Modusnya, sekolah menarik iuran untuk keperluan alat kebersihan hingga kegiatan rutin lainnya—hal yang menurutnya seharusnya dibiayai dari dana BOS, BOSDA, dan pos anggaran resmi lainnya.
“Ada sekolah yang minta uang untuk beli sapu. Ini tidak masuk akal. Kita punya dana BOS, lalu kenapa orang tua yang harus menanggung? Ini beban tambahan yang tak bisa dibenarkan. Kami minta aturan tegas diterbitkan untuk melarang praktik seperti ini,” kata Rozana, menambahkan bahwa dugaan praktik pungli ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.
Menanggapi kritik keras ini, Kepala Disdikbud Bulungan, Suparmin, mengaku akan menindaklanjuti seluruh catatan dan sorotan dari Komisi I.
“Apa yang bisa kami kerjakan saat ini, akan langsung ditindaklanjuti. Yang belum akan kami prioritaskan tahun depan,” ujarnya singkat.
Meski bernada responsif, DPRD memastikan akan terus mengawal dan mengevaluasi kinerja Disdikbud, terutama pada titik-titik rawan yang selama ini dianggap dibiarkan tanpa solusi konkret.
- Penulis: (/red/)
Saat ini belum ada komentar