Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Kab & Prov » Sidak Tambang PT BSS, DPRD Bulungan Temukan Dugaan Penggusuran Lahan

Sidak Tambang PT BSS, DPRD Bulungan Temukan Dugaan Penggusuran Lahan

  • calendar_month 13 jam yang lalu
  • visibility 45
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KALTARA. Borneoterkini.co.id – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilaksanakan jajaran Komisi II DPRD Bulungan, merupakan tindaklanjut mengenai surat yang dilayangkan oleh warga Tengkapak ke DPRD Bulungan dan hasil tindaklanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Ini bentuk tindaklanjut surat yang disampaikan oleh masyarakat kita Desa Tengkapak. Surat yang mereka sampaikan meminta kami untuk terjun ke lapangan melihat langsung kondisi yang terjadi. Karena ini merupakan lahan plasma mereka,” ucap Tasa Gung.

Polemik antara warga dengan perusahan tambang batu bara PT Benamakmur Selaras Sejahtera (BSS) yang berlokasi di Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor terus berlanjut hingga DPRD Bulungan terjun langsung ke areal tambang milik PT BSS.

Kata Tasa, bahwa benar adanya lahan plasma warga telah digusur untuk mengangkut batu bara tanpa adanya kesepakatan dari awal dengan pemilik lahan.

  • Penulis: (/*red/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Psg Klaim Phk Sudah Sesuai Prosedur, Disnakertrans Data Tak Sinkron

    PSG Klaim PHK Sudah Sesuai Prosedur, Disnakertrans Data Tak Sinkron

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle (/red */)
    • visibility 230
    • 0Komentar

    BERAU. Borneoterkini.co.id – Situasi di mana perusahaan mengklaim telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai prosedur namun data di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker/Disnakertrans) tidak sinkron, hal ini diutarakan Pengawas Ketenagakerjaan Kaltim Wilayah Berau, Sab’an, bahwa nota khusus awalnya diterbitkan untuk memproses peralihan status karyawan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tidak […]

  • Dua Anggota Dprd Bulungan Dituduh Pukul Warga, Begini Klarifikasi Riyanto

    Dua Anggota DPRD Bulungan Dituduh Pukul Warga, Begini Klarifikasi Riyanto

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle (/red */)
    • visibility 669
    • 0Komentar

    BULUNGAN. Borneoterkini.co.id –  Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Riyanto, memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dua anggotanya DPRD Bulungan dalam insiden pemukulan terhadap seorang warga Tanjung Selor, Bulungan, di salah-satu kafe di Jalan Sengkawit Tanjung Selor. Berdasarkan investigasi dua anggota tersebut berinisial LB dan AHP memastikan bahwa keduanya tidak terlibat dalam aksi pemukulan, sebagaimana viral postingan di […]

  • Wabup Malinau Hadiri Rapat Koordinasi Di Tarakan Bahas Tantangan Pppa-Kesga

    Wabup Malinau Hadiri Rapat Koordinasi di Tarakan Bahas Tantangan PPPA-Kesga

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle (/red */)
    • visibility 138
    • 0Komentar

    TARAKAN. Borneoterkini.co.id – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menghadiri rapat koordinasi yang digelar oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Hj. Arifatul Choiri Fauzi. Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara, serta para bupati dan walikota se-Kalimantan Utara, di Hotel Swiss-Bell Tarakan, Jumat (9/1/2026). Pertemuan […]

  • Pengangkatan Pegawai Mbg Jadi Pppk? Ini Tanggapan Wakil Wali Kota Balikpapan

    Pengangkatan Pegawai MBG Jadi PPPK? Ini Tanggapan Wakil Wali Kota Balikpapan

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle (/*/)
    • visibility 97
    • 0Komentar

    BALIKPAPAN. Borneoterkini.co.id – Wacana pengangkatan pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masi jadi perdebatan luas di tengah masyarakat. Isu yang ramai tersorot dikarnakan kerap dibandingkan dengan perjuangan guru honorer yang harus melewati proses panjang dan ketat untuk bisa masuk skema PPP. Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Balikpapan, […]

  • Umk 2026 Naik 5,17 Persen Atau Rp.198.512

    UMK 2026 Naik 5,17 Persen atau Rp.198.512

    • calendar_month Jumat, 26 Des 2025
    • account_circle (/red */)
    • visibility 305
    • 0Komentar

    MALINAU. Borneoterkini.co.id –  Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malinau Tahun 2026 resmi disepakati sebesar Rp4.040.073. Angka tersebut mengalami kenaikan 5,17 persen atau Rp198.512 dibandingkan UMK Tahun 2025. “Penetapan UMK dan UMSK 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Malinau tentang Dewan […]

  • Fraksi Pks Sepakati Dua Raperda Menjadi Perda, Dorong Sosialisasi Masif Dan Terstruktur Ke Masyarakat

    Fraksi PKS Sepakati Dua Raperda Menjadi Perda, Dorong Sosialisasi Masif dan Terstruktur ke Masyarakat

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle (/red */)
    • visibility 389
    • 0Komentar

    BERAU. Borneoterkini.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara konsisten menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Dua Ranperda tersebut adalah Ranperda APBD tahun anggaran 2026, dan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan Ranperda […]

expand_less