Pemprov Kaltara Integrasikan E-Katalog v6 dan SP2D Online demi Tata Kelola Keuangan Lebih Baik
- calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
- visibility 112
- comment 0 komentar
- print Cetak
Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, buka sosialisasi pembayaran pengadaan barang/jasa lewat E-Katalog v6 di SP2D Online. BORNEO TERKINI/Foto: Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KALTARA | BORNEO TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengambil langkah konkret membenahi sistem pengadaan barang dan jasa. Caranya dengan menyatukan E-Katalog Versi 6 buatan LKPP dengan sistem pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Tujuannya jelas: proses lebih cepat, bebas dari penyimpangan, dan pengelolaan keuangan makin bertanggung jawab.
Langkah ini disosialisasikan dalam acara pembukaan di Gedung Kantor Bankaltimtara, Rabu (24/6). Acara dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., selaku wakil Gubernur Kaltara.
Taufik menegaskan mengelola keuangan daerah secara digital bukan lagi sekadar tren, melainkan syarat mutlak agar pelayanan publik berjalan efektif dan terbuka.
“E-Katalog Versi 6 yang diluncurkan LKPP membawa banyak perbaikan. Pencarian barang jadi lebih cepat, harga lebih transparan, dan setiap transaksi bisa dilacak dengan sangat akurat,” ungkap Taufik.
Ia menjelaskan, keunggulan sistem pengadaan baru ini akan terasa maksimal jika terhubung langsung dengan SP2D Online. Dengan begitu, pembayaran ke penyedia bisa dilakukan seketika setelah transaksi selesai. Selain mempercepat pencairan dana, integrasi ini juga memangkas risiko kesalahan administrasi dan memperkuat akuntabilitas anggaran daerah.
Agar penerapan berjalan mulus, Taufik memberikan tiga arahan tegas kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan bendahara. Pertama, jangan menunda pembayaran hanya karena keterlambatan penyelesaian dokumen administrasi. Kedua, wajib memahami seluk-beluk E-Katalog v6 agar bisa menggunakannya dengan baik. Ketiga, bangun kerja sama yang erat antara tim pengadaan, bagian keuangan, dan pihak perbankan.
“Tanpa sinergi yang kuat antarinstansi dan mitra perbankan, sistem canggih pun tidak akan berjalan efektif,” tambahnya.
Ke depan, Pemprov Kaltara menginginkan satu ekosistem digital utuh. Mulai dari pemilihan barang/jasa, pengajuan surat bayar, verifikasi bank, hingga laporan pertanggungjawaban, semuanya terhubung dalam satu jalur yang rapi dan efisien.
“Gunakan kesempatan sosialisasi ini sebaik mungkin. Tanyakan hal yang belum dipahami dan bahas kendala teknisnya, supaya saat diterapkan di lapangan nanti semuanya berjalan lancar tanpa hambatan,” pesan Taufik.
- Penulis: (/Dkisp/-Adv/)
- Editor: (/Red/)
Saat ini belum ada komentar