Sekda: Penyesuaian Tarif Bukan Kenaikan Harga
- calendar_month Senin, 11 Mei 2026
- visibility 264
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sekda Malinau Ernes Silvanus buka forum konsultasi publik. BORNEO TERKINI/Rfy, Spesial Foto
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALINAU | BORNEO TERKINI – Upaya perbaikan layanan air bersih di Kabupaten Malinau masuk tahap krusial. Sekretaris Daerah Ernes Silvanus secara resmi membuka forum konsultasi publik yang digelar Perumda Air Minum Apa’ Mening di Ruang Laga Feratu, Senin pagi. Pertemuan ini menjadi langkah awal pemerintah mengajak masyarakat berdiskusi soal rencana penyesuaian tarif yang dinilai sangat diperlukan demi keberlanjutan pelayanan jangka panjang.
Ernes langsung meluruskan persepsi publik yang sering menyamakan penyesuaian tarif dengan kenaikan harga biasa. Menurutnya, istilah yang dipakai pemerintah memiliki makna berbeda dan tujuan yang jauh lebih luas. Kebijakan ini tidak dirancang untuk menambah keuntungan perusahaan, melainkan menyeimbangkan antara biaya pengelolaan yang terus membengkak dengan standar kualitas air yang wajib dipenuhi bagi seluruh warga.
“Sudah lama rencana ini kami siapkan, tapi kami tunda terus. Alasannya sederhana: kami ingin memastikan kondisi ekonomi masyarakat cukup kuat, dan semua pihak paham betul apa alasan di balik kebijakan ini. Air adalah kebutuhan hidup, tidak boleh ada keputusan sepihak,” ujar Ernes di hadapan para peserta. Ia menegaskan, proses ini sengaja dibuat panjang dan terbuka karena menyangkut hajat hidup banyak orang. Mulai dari sosialisasi, diskusi publik, hingga mendengar masukan langsung dari warga menjadi syarat mutlak sebelum penetapan akhir.
Pemerintah dan pengelola perusahaan menjamin, setiap rupiah yang diterima dari hasil penyesuaian tarif nanti akan dikembalikan sepenuhnya ke masyarakat. Dana tersebut akan dialokasikan untuk mengganti pipa-pipa tua yang sering bocor, meningkatkan kadar kebersihan air, memperluas jaringan ke wilayah yang belum terjangkau, serta menjaga kelestarian sumber mata air agar tidak kering atau rusak.
“Jangan ada yang berpikir ini keuntungan kantor. Orientasi kami cuma satu: layanan lebih baik. Kalau tarif disesuaikan, maka air yang keluar harus lebih jernih, aliran lancar setiap saat, dan pasokan aman sepanjang tahun. Itu janji kami,” tegas Ernes.
Salah satu alasan utama yang mendesak penyesuaian adalah lonjakan biaya operasional yang tak tertahankan lagi. Dalam tiga tahun terakhir, harga bahan bakar, material bangunan, bahan kimia pengolahan, hingga biaya pengiriman dan pemeliharaan naik drastis. Beban ini selama ini ditanggung sendiri oleh perusahaan, sehingga dana untuk perbaikan fasilitas jadi sangat terbatas. Jika dibiarkan, dikhawatirkan kualitas layanan akan terus menurun dan berisiko mengganggu kesehatan masyarakat.
Tantangan lain yang tak kalah besar datang dari rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di wilayah hulu. Proyek ini akan mengubah tata guna lahan di kawasan tangkapan air seluas sekitar 27 ribu hektare. Perubahan ini berpotensi mengurangi debit air baku dan mengganggu ketersediaan pasokan di masa depan. Karena itu, pemerintah sudah memerintahkan tim teknis menyusun langkah antisipasi, seperti membangun waduk penampungan baru dan memperkuat sistem distribusi agar kebutuhan air tetap terjamin meski ada perubahan lingkungan.
Forum konsultasi ini menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan pendapat, kekhawatiran, maupun usulan. Segala masukan yang masuk akan dicatat dan dijadikan dasar perbaikan rencana tarif sebelum ditetapkan. Pemerintah berkomitmen, keputusan akhir nanti adalah hasil kesepahaman bersama, yang adil bagi warga dan sekaligus mampu menjamin layanan air bersih di Malinau tetap terjaga hingga puluhan tahun ke depan.
- Penulis: (/Adv- rfy)
- Editor: (/red/ski*/)
Saat ini belum ada komentar