Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » ‘Absensi Gaib’ ASN disorot Bupati Berau

‘Absensi Gaib’ ASN disorot Bupati Berau

  • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
  • visibility 542
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

“Jangan karena kewenangan pusat, maka bisa seenaknya. Padahal untuk formasi ASN itu yang mengajukan adalah Pemerintah Daerah. Jadi posisi yang dibutuhkan adalah untuk ditempatkan di Berau,” cetusnya.

Pernyataan ini juga menjadi penegasan bahwa setiap posisi ASN sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda pemerintahan daerah. Maka, tidak ada toleransi bagi mereka yang tidak serius dalam bekerja.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas memberikan peringatan tegas. Mengingatkan sanksi bagi ASN yang melanggar aturan sudah ada, mulai dari sanksi teguran hingga sanksi yang lebih tegas. Pesan ini menggarisbawahi komitmen Pemerintah Kabupaten Berau untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalisme ASN demi kemajuan daerah.

  • Penulis: (/isg/eaf/)
  • Editor: Redaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Belasan Tahun Menunggu, DPRD Bulungan Desak Hak Plasma Warga Segera Tuntas

    Belasan Tahun Menunggu, DPRD Bulungan Desak Hak Plasma Warga Segera Tuntas

    • 0Komentar

    BULUNGAN | BORNEO TERKINI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan memberikan batas waktu 30 hari kepada Pemerintah Daerah dan PT Prima untuk menindaklanjuti tuntutan hak plasma 20 persen masyarakat Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Keputusan itu diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung lebih dari lima jam, Senin, (03/8/26/). Wakil Ketua […]

  • H. Riyanto: APBD 2026 Prioritaskan Infrastruktur Jalan Pendidikan dan Kesehatan

    H. Riyanto: APBD 2026 Prioritaskan Infrastruktur Jalan Pendidikan dan Kesehatan

    • 0Komentar

    Peningkatan pendidikan pada kualitas sumber daya manusia penting jadi fokus pada APBD tahun 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulungan disebut masih terbilang minim. Target PAD berada di kisaran Rp200 miliar, namun realisasi biasanya hanya sekitar Rp150 miliar. Sumber PAD berasal dari pajak bumi dan bangunan, pajak parkir, retribusi, hingga pajak sarang burung walet. “Itu semua […]

  • Komisi IV DPRD Kaltara Minta Seluruh Pekerja SPPG Didaftarkan ke JKN

    Komisi IV DPRD Kaltara Minta Seluruh Pekerja SPPG Didaftarkan ke JKN

    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Komisi IV DPRD Kalimantan Utara meminta agar seluruh tenaga kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak dan kesejahteraan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terpenuhi sepenuhnya. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja yang digelar Jumat (19/6/2026) di […]

  • Wagub Kaltara Temui Pemprov Kaltim di Samarinda, Bahas Akses Jalan Trans-Provinsi

    Wagub Kaltara Temui Pemprov Kaltim di Samarinda, Bahas Akses Jalan Trans-Provinsi

    • 0Komentar

    SAMARINDA | BORNEO TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mempererat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna mempercepat pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan utama yang menghubungkan kedua wilayah. Langkah ini diambil untuk meningkatkan konektivitas yang dinilai sangat strategis bagi kemajuan daerah. Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, memimpin kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Kaltim […]

  • Bapenda Kaltara Pimpin Digitalisasi Retribusi, Gubernur Zainal Targetkan PAD Maksimal

    Bapenda Kaltara Pimpin Digitalisasi Retribusi, Gubernur Zainal Targetkan PAD Maksimal

    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, melakukan langkah konkret untuk memperkuat sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara resmi, ia membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltara di Aula Kantor Gubernur, Senin (13/7). Dalam pertemuan strategis tersebut, Gubernur menetapkan perubahan struktur penting dalam […]

  • Reses DPRD Palembang Diwarnai Kecewa, Kadis Koperasi dan UMKM Mangkir

    Reses DPRD Palembang Diwarnai Kecewa, Kadis Koperasi dan UMKM Mangkir

    • 0Komentar

    Menurut Zulfikar Maharani, ketidakhadiran instansi terkait sangat disayangkan mengingat Dinas Koperasi dan UMKM adalah ujung tombak pembinaan dan pelayanan bagi pelaku ekonomi di Kota Palembang. Berdasarkan jadwal resmi yang telah diedarkan sebelumnya, pihaknya jelas tercantum sebagai mitra kerja yang diundang dan dijadwalkan hadir. “Bagaimana kita mau memajukan UMKM dan mengurai masalah koperasi di Palembang, kalau […]

expand_less