Bergeser Garis Perbatasan Indonesia – Malaysia, Tiga Desa di Nunukan Diambil Malaysia
- account_circle (/red */)
- calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
- visibility 501
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ilustrasi foto Garis perbatasan Indonesia - Malaysia, Google Maps
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ditegaskannya bahwa perubahan garis batas negara telah mengakibatkan bergesernya tiga desa di Nunukan ke wilayah administrasi Malaysia. Kesepakatan dalam persidang 45 Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee menyepakati pembagian wilayah Pulau Sebatik.
Meski perjanjian itu memberikan 4,9 hektare wilayah Indonesia untuk Malaysia, tapi Ossy Dermawan menyebut total luas yang hilang adalah 6,1 hektare. Lantaran pemerintah Indonesia harus membangun zona penyangga (buffer zone) seluas 2,4 hektare. Sementara total luas wilayah yang terdampak dari keputusan ini adalah 3,6 hektare yang mencakup lima desa di Pulau Sebatik.
Dia menghitung, ada puluhan warga negara Indonesia yang terdampak dari pergeseran patok negara ini.
“Warga kita yang terdampak tanahnya masuk ke wilayah Malaysia sekarang ada 19 pemegang sertifikat, satu orang yang dokumen lain, lalu ada 26 yang merupakan dokumen desa dan 5 orang pemegang akta di bawah tangan,” kata Ossy.
Hal senada dikatakan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol Makhruzi Rahman, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, penetapan batas wilayah itu telah disepakati secara bilateral dalam pertemuan Indonesia dan Malaysia pada Februari 2025. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait batas negara yang selama ini masih menyisakan sejumlah persoalan teknis dan administratif.
Sementara itu, proses penyelesaian OBP Indonesia–Malaysia belum sepenuhnya rampung. Sejumlah segmen perbatasan lain, khususnya di Kalimantan Barat, masih dalam tahap perundingan lanjutan serta survei lapangan bersama. Pemerintah pusat menegaskan bahwa seluruh proses penegasan batas wilayah dilakukan melalui jalur diplomasi dan kesepakatan bersama, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
- Penulis: (/red */)
- Editor: (/redaktur/)
Saat ini belum ada komentar