Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Bergeser Garis Perbatasan Indonesia – Malaysia, Tiga Desa di Nunukan Diambil Malaysia

Bergeser Garis Perbatasan Indonesia – Malaysia, Tiga Desa di Nunukan Diambil Malaysia

  • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
  • visibility 559
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ditegaskannya bahwa perubahan garis batas negara telah mengakibatkan bergesernya tiga desa di Nunukan ke wilayah administrasi Malaysia. Kesepakatan dalam persidang 45 Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee menyepakati pembagian wilayah Pulau Sebatik.

Meski perjanjian itu memberikan 4,9 hektare wilayah Indonesia untuk Malaysia, tapi Ossy Dermawan menyebut total luas yang hilang adalah 6,1 hektare. Lantaran pemerintah Indonesia harus membangun zona penyangga (buffer zone) seluas 2,4 hektare. Sementara total luas wilayah yang terdampak dari keputusan ini adalah 3,6 hektare yang mencakup lima desa di Pulau Sebatik.

Dia menghitung, ada puluhan warga negara Indonesia yang terdampak dari pergeseran patok negara ini.

“Warga kita yang terdampak tanahnya masuk ke wilayah Malaysia sekarang ada 19 pemegang sertifikat, satu orang yang dokumen lain, lalu ada 26 yang merupakan dokumen desa dan 5 orang pemegang akta di bawah tangan,” kata Ossy.

Hal senada dikatakan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol Makhruzi Rahman, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, penetapan batas wilayah itu telah disepakati secara bilateral dalam pertemuan Indonesia dan Malaysia pada Februari 2025. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait batas negara yang selama ini masih menyisakan sejumlah persoalan teknis dan administratif.

Sementara itu, proses penyelesaian OBP Indonesia–Malaysia belum sepenuhnya rampung. Sejumlah segmen perbatasan lain, khususnya di Kalimantan Barat, masih dalam tahap perundingan lanjutan serta survei lapangan bersama. Pemerintah pusat menegaskan bahwa seluruh proses penegasan batas wilayah dilakukan melalui jalur diplomasi dan kesepakatan bersama, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

  • Penulis: (/red */)
  • Editor: (/redaktur/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Jebol Dinding Kloset 15 Tahanan di Polsek Samarinda Kabur Masyarakat Diimbau Waspada

    Jebol Dinding Kloset 15 Tahanan di Polsek Samarinda Kabur Masyarakat Diimbau Waspada

    • visibility 687
    • 0Komentar

    Dari total 30 tahanan, petugas mendapati jumlahnya berkurang menjadi 15 orang. Dari 15 tahanan yang kabur, tujuh terlibat kasus pencurian dengan pemberatan, tiga curanmor, dua penggelapan, dan tiga kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. Polisi yang bergerak cepat akhirnya menangkap tujuh tahanan yan kabur. “Jadi ada 7 dari 15 tahanan yang sudah tangkap kembali. […]

  • Krisis Ruang Kelas dan Kuota Belajar Jadi Sorotan Utama di Reses Dapil IV Palembang

    Krisis Ruang Kelas dan Kuota Belajar Jadi Sorotan Utama di Reses Dapil IV Palembang

    • visibility 130
    • 0Komentar

    Senada, Zulfikar Muharrami, Anggota DPRD lainnya, menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan menjadi prioritas utama legislatif. Pihaknya berkomitmen mendorong penuh usulan penambahan ruang kelas baru guna mengatasi krisis sistem zonasi yang selama ini menyulitkan warga. Namun, suasana diskusi sempat memanas saat Zulfikar meluapkan kekecewaan mendalam terhadap kualitas perwakilan Dinas Pendidikan Kota Palembang yang hadir. Menurutnya, hal […]

  • Sekprov Ajak Apindo Perkuat Kolaborasi Dorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

    Sekprov Ajak Apindo Perkuat Kolaborasi Dorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

    • visibility 75
    • 0Komentar

    TARAKAN | BORNEO TERKINI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengajak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Kaltara Masa […]

  • BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Santripreneur Sosialisasikan Keringanan Iuran 50 Persen

    BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Santripreneur Sosialisasikan Keringanan Iuran 50 Persen

    • visibility 125
    • 0Komentar

    Dijelaskan Hendra, untuk dua jenis program perlindungan utama yang sebelumnya dikenakan tarif Rp16.800 per bulan, saat ini pekerja hanya cukup membayar Rp8.400 saja. Penurunan harga yang sangat signifikan ini dinilai sebagai peluang emas yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar lebih banyak warga terlindungi. “Ini momentum terbaik. Kami mengimbau masyarakat segera mendaftar selagi kebijakan ini masih […]

  • Pekalongan Studi Tiru Pengelolaan Sampah Jadi Listrik ke Palembang

    Pekalongan Studi Tiru Pengelolaan Sampah Jadi Listrik ke Palembang

    • visibility 127
    • 0Komentar

    Ia menilai proyek di Palembang dibangun secara terpadu, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keselamatan lingkungan, pekerja, dan keberlanjutan ekosistem. Kehadiran fasilitas ini dinilai mampu mengolah sampah tuntas dalam satu hari, mencegah penumpukan, serta menghasilkan listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Saat ini, persiapan di Pekalongan masih dalam tahap penyediaan lahan dan menunggu proses […]

  • Pembahasan Merger STIPER-UMB Berau Ricuh, Mahasiswa-Alumni Walk Out

    Pembahasan Merger STIPER-UMB Berau Ricuh, Mahasiswa-Alumni Walk Out

    • visibility 232
    • 0Komentar

    Menanggapi hal itu, Subroto menegaskan DPRD hanya bertindak sebagai fasilitator. “Semua pihak sudah diundang secara resmi, kehadiran atau tidaknya adalah kewenangan masing-masing lembaga,” jelasnya. Ia berharap komunikasi tetap terjalin, sehingga perselisihan ini bisa diselesaikan lewat musyawarah dengan mengutamakan kemajuan pendidikan di Berau. Isu penggabungan STIPER ke UMB belakangan ini menjadi sorotan publik. Banyak mahasiswa dan […]

expand_less