Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Bergeser Garis Perbatasan Indonesia – Malaysia, Tiga Desa di Nunukan Diambil Malaysia

Bergeser Garis Perbatasan Indonesia – Malaysia, Tiga Desa di Nunukan Diambil Malaysia

  • account_circle (/red */)
  • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
  • visibility 446
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ditegaskannya bahwa perubahan garis batas negara telah mengakibatkan bergesernya tiga desa di Nunukan ke wilayah administrasi Malaysia. Kesepakatan dalam persidang 45 Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee menyepakati pembagian wilayah Pulau Sebatik.

Meski perjanjian itu memberikan 4,9 hektare wilayah Indonesia untuk Malaysia, tapi Ossy Dermawan menyebut total luas yang hilang adalah 6,1 hektare. Lantaran pemerintah Indonesia harus membangun zona penyangga (buffer zone) seluas 2,4 hektare. Sementara total luas wilayah yang terdampak dari keputusan ini adalah 3,6 hektare yang mencakup lima desa di Pulau Sebatik.

Dia menghitung, ada puluhan warga negara Indonesia yang terdampak dari pergeseran patok negara ini.

“Warga kita yang terdampak tanahnya masuk ke wilayah Malaysia sekarang ada 19 pemegang sertifikat, satu orang yang dokumen lain, lalu ada 26 yang merupakan dokumen desa dan 5 orang pemegang akta di bawah tangan,” kata Ossy.

Hal senada dikatakan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol Makhruzi Rahman, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, penetapan batas wilayah itu telah disepakati secara bilateral dalam pertemuan Indonesia dan Malaysia pada Februari 2025. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait batas negara yang selama ini masih menyisakan sejumlah persoalan teknis dan administratif.

Sementara itu, proses penyelesaian OBP Indonesia–Malaysia belum sepenuhnya rampung. Sejumlah segmen perbatasan lain, khususnya di Kalimantan Barat, masih dalam tahap perundingan lanjutan serta survei lapangan bersama. Pemerintah pusat menegaskan bahwa seluruh proses penegasan batas wilayah dilakukan melalui jalur diplomasi dan kesepakatan bersama, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

  • Penulis: (/red */)
  • Editor: (/redaktur/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Setujui Dua Ranperda Menjadi Perda Fraksi Nasdem Berikan Catatan Penting

    Setujui Dua Ranperda Menjadi Perda Fraksi Nasdem Berikan Catatan Penting

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle (/red */)
    • visibility 572
    • 0Komentar

    Pemerintah Daerah melalui OPD terkait diharapkan tetap bekerja keras dan tidak mengendur meskipun terjadi efisiensi anggaran. Bupati diharapkan dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan, minimal untuk melakukan monitoring terhadap kinerja OPD. Kewajiban pelaksanaan APBD meskipun adanya efisiensi anggaran. Catatan-catatan ini menunjukkan fokus Fraksi Nasdem pada peningkatan kinerja, akuntabilitas, pelaksanaan anggaran yang efektif di Pemerintah Daerah. […]

  • Kunker ke Berau Wagub Kaltim Tinjau Fender Jembatan Sambaliung

    Kunker ke Berau Wagub Kaltim Tinjau Fender Jembatan Sambaliung

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle (/*/red/P, kopim/)
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus memberi perhatian terhadap kondisi infrastruktur daerah, termasuk fasilitas pengaman jembatan yang memiliki peran penting dalam keselamatan konstruksi. “Jembatan Sambaliung merupakan infrastruktur vital bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Karena itu, kondisi fender perlu terus dipastikan aman agar fungsi jembatan tetap optimal dan terjaga dalam jangka […]

  • Indikasi Pelanggaran Hukum di Kios AKB Sanipah I Rugikan PAD

    Indikasi Pelanggaran Hukum di Kios AKB Sanipah I Rugikan PAD

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle (*/#)
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Kejari Berau menaruh perhatian pada aspek administrasi, khususnya substansi perjanjian sewa. Dalam draf kontrak yang digunakan, tidak ditemukan klausul yang tegas terkait peruntukan kios maupun larangan alih fungsi dan alih sewa. “Kontraknya tidak spesifik mengatur peruntukan, sehingga posisi pemerintah jadi lemah,” jelasnya. Kondisi ini dinilai membuka celah pemanfaatan aset daerah secara tidak sah, meskipun secara […]

  • Komisi 1 DPRD Berau Sidak Layanan BPJS RSUD dr. Abdul Rivai, Ini Hasilnya

    Komisi 1 DPRD Berau Sidak Layanan BPJS RSUD dr. Abdul Rivai, Ini Hasilnya

    • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
    • account_circle (/rfl/red/)
    • visibility 512
    • 0Komentar

    Disisi lainnya, Elita Herlina berharap, RSUD tipe B yang baru selesai dibangun di Jalan Sultan Agung Tanjung Redeb, segerah difungsikan. Agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal lagi. Pelaksana Harian (PLH) RSUD dr. Abdul Rivai, Arif Rudi Hermawan, mengatakan seteleh Sidak dilakukan Komisi 1 DPRD Berau, pemahaman dan penjelasan telah diterima. Mengenai kondisi di RSUD dr. […]

  • HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional 2025 Dibuka Plt Asisten II Pemkab Berau

    HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional 2025 Dibuka Plt Asisten II Pemkab Berau

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle (/red */)
    • visibility 626
    • 0Komentar

    Plt Asisten II Sekretariat (Setda) Berau, Warji, menyampaikan guru memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, Pemkab Berau berkomitmen untuk terus memberdayakan guru agar dapat tumbuh dan berkembang secara profesional, baik melalui peningkatan kompetensi, kesejahteraan, maupun perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang […]

  • Dorong Ekonomi Pariwisata, Jembatan dan Dermaga Diresmikan Bupati Berau

    Dorong Ekonomi Pariwisata, Jembatan dan Dermaga Diresmikan Bupati Berau

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle (/red */)
    • visibility 323
    • 0Komentar

    Prosesi peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan peninjauan langsung kondisi dermaga serta jembatan yang telah selesai dibangun. Disamping itu, Bupati menandai peresmian melalui penandatanganan prasasti dan peninjauan kondisi dermaga serta jembatan. “Peresmian bukan sekadar simbol selesainya pembangunan fisik, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, […]

expand_less