Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Bergeser Garis Perbatasan Indonesia – Malaysia, Tiga Desa di Nunukan Diambil Malaysia

Bergeser Garis Perbatasan Indonesia – Malaysia, Tiga Desa di Nunukan Diambil Malaysia

  • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
  • visibility 561
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ditegaskannya bahwa perubahan garis batas negara telah mengakibatkan bergesernya tiga desa di Nunukan ke wilayah administrasi Malaysia. Kesepakatan dalam persidang 45 Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee menyepakati pembagian wilayah Pulau Sebatik.

Meski perjanjian itu memberikan 4,9 hektare wilayah Indonesia untuk Malaysia, tapi Ossy Dermawan menyebut total luas yang hilang adalah 6,1 hektare. Lantaran pemerintah Indonesia harus membangun zona penyangga (buffer zone) seluas 2,4 hektare. Sementara total luas wilayah yang terdampak dari keputusan ini adalah 3,6 hektare yang mencakup lima desa di Pulau Sebatik.

Dia menghitung, ada puluhan warga negara Indonesia yang terdampak dari pergeseran patok negara ini.

“Warga kita yang terdampak tanahnya masuk ke wilayah Malaysia sekarang ada 19 pemegang sertifikat, satu orang yang dokumen lain, lalu ada 26 yang merupakan dokumen desa dan 5 orang pemegang akta di bawah tangan,” kata Ossy.

Hal senada dikatakan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol Makhruzi Rahman, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, penetapan batas wilayah itu telah disepakati secara bilateral dalam pertemuan Indonesia dan Malaysia pada Februari 2025. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait batas negara yang selama ini masih menyisakan sejumlah persoalan teknis dan administratif.

Sementara itu, proses penyelesaian OBP Indonesia–Malaysia belum sepenuhnya rampung. Sejumlah segmen perbatasan lain, khususnya di Kalimantan Barat, masih dalam tahap perundingan lanjutan serta survei lapangan bersama. Pemerintah pusat menegaskan bahwa seluruh proses penegasan batas wilayah dilakukan melalui jalur diplomasi dan kesepakatan bersama, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

  • Penulis: (/red */)
  • Editor: (/redaktur/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Bahas Tapal Batas, Bupati Berau jumpa Bupati Kutim

    Bahas Tapal Batas, Bupati Berau jumpa Bupati Kutim

    • visibility 329
    • 0Komentar

    Situasi tersebut membuat warga Semindal merasa terintimidasi oleh sejumlah oknum warga dari Melawai. Karena itu, Sri Juniarsih meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan imbauan kepada masyarakatnya, khususnya warga Melawai dan Tepian Terap, agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. “Sehubungan dengan situasi keamanan yang tidak kondusif di wilayah Semindal, kami berharap ada imbauan dari Pemerintah […]

  • Bupati Berau Kuliah Harus Jadi Bekal untuk Berkontribusi Dalam Pembangunan Daerah

    Bupati Berau: Kuliah Harus Jadi Bekal untuk Berkontribusi Dalam Pembangunan Daerah

    • visibility 609
    • 0Komentar

    “Paradigma pembangunan hari ini menempatkan manusia sebagai subjek utama, bukan sekadar objek. Karena itu, peran para sarjana sangat dibutuhkan dalam menghadirkan gagasan, kreativitas, dan solusi terhadap berbagai tantangan di daerah,” tegasnya. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya ketekunan dan tekad kuatdalam menapaki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. “Ketika seseorang memiliki tekad yang kuat, ia tidak […]

  • Polres Ogan Ilir Ziarah ke Makam Pahlawan Sambut Hari Bhayangkara ke-80

    Polres Ogan Ilir Ziarah ke Makam Pahlawan Sambut Hari Bhayangkara ke-80

    • visibility 56
    • 0Komentar

    Dalam kesempatan itu, Kapolres menekankan bahwa ziarah bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana memperkuat semangat pengabdian. “Semangat juang para pendahulu harus terus hidup dan menjadi dorongan bagi kami untuk bekerja lebih profesional, melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat sebaik mungkin,” ujarnya. Ia berharap peringatan Hari Bhayangkara kali ini membawa semangat baru bagi seluruh jajaran Polri dalam mengemban […]

  • Wujudkan Pelayanan Publik Prima, Pemkot Palembang Gelar Diklat

    Wujudkan Pelayanan Publik Prima, Pemkot Palembang Gelar Diklat

    • visibility 141
    • 0Komentar

    Kepala BKPSDM Kota Palembang, Muhammad Yanurpan Yany, menyampaikan petugas pelayanan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda-beda, sehingga kemampuan sosial kultural sangat dibutuhkan. “Ke depannya, pelayanan bisa jauh lebih humanis dan tepat sasaran,” ungkapnya. Pelatihan ini diikuti oleh para ASN serta petugas pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, khususnya petugas bagian […]

  • Apes Banget! Dua Calon PPPK di Berau Kedapatan Palsukan Ijazah

    Apes Banget! Dua Calon PPPK di Berau Kedapatan Palsukan Ijazah

    • visibility 840
    • 0Komentar

    “Kasus serupa bukan hal baru kali pertama terjadi di Kabupaten Berau. Cukup sering BKPSDM Berau menemukan pemalsuan dokumen palsu pada tahapan verifikasi akhir,” ungkapnya. Meski demikian, adanya aplikasi pendaftaran online berbasis website yang memudahkan seleksi verifikasi akhir tahap krusial tetapi mudah diungkap kecurangan dokumen palsu calon PPPK. Kasus ini menjadi mencuat di publik peringatan keras […]

  • Asisten III Setda Malinau Resmikan Rumah Dinas Gembala di Tulid

    Asisten III Setda Malinau Resmikan Rumah Dinas Gembala di Tulid

    • visibility 182
    • 0Komentar

    MALINAU | BORNEO TERKINI – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Malinau, Francis, meresmikan Rumah Dinas Gembala GKII Harapan Baru yang berlokasi di Jalan Gereja, wilayah Tulid, pada Rabu (13 Mei 2026). Acara ini jadi momen penting untuk menunjang kegiatan pelayanan gereja sekaligus mempererat persatuan antarwarga di sekitar. Dalam sambutannya, Francis menyampaikan rasa syukur […]

expand_less