Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukrim » Dana BUMK dan Fee Kayu Menyeret Nama Kepala Kampung Pilanjau Berau

Dana BUMK dan Fee Kayu Menyeret Nama Kepala Kampung Pilanjau Berau

  • account_circle (/*/red/)
  • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
  • visibility 371
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ada poin utama pemeriksaan kata Imam Ramdhoni, berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan BUMK serta penggunaan fee kayu yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa.

“Kami sudah melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen. Mengenai keaslian administrasi yang disampaikan, pihak Inspektorat yang akan menilai dan mendalami lebih lanjut,” jelas Imam Ramdhoni.

Kejari Berau, Imam Ramdhoni, membenarkan temuan mengenai struktur organisasi BUMK Pilanjau, yang didominasi keluarga dekat Kepala Kampung, ‘Andi Baso Galigo’. Meski demikian, kejaksaan belum bisa menyimpulkan adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

  • Penulis: (/*/red/)
  • Editor: (/redaktur/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  •  Sekda: Penyesuaian Tarif Bukan Kenaikan Harga

    Sekda: Penyesuaian Tarif Bukan Kenaikan Harga

    • account_circle (/Adv- rfy)
    • visibility 248
    • 0Komentar

    MALINAU | BORNEO TERKINI – Upaya perbaikan layanan air bersih di Kabupaten Malinau masuk tahap krusial. Sekretaris Daerah Ernes Silvanus secara resmi membuka forum konsultasi publik yang digelar Perumda Air Minum Apa’ Mening di Ruang Laga Feratu, Senin pagi. Pertemuan ini menjadi langkah awal pemerintah mengajak masyarakat berdiskusi soal rencana penyesuaian tarif yang dinilai sangat […]

  • Mafia Dokumen Berau Coal Bungkam Hak Petani

    Mafia Dokumen PT Berau Coal Bungkam Hak Tani

    • account_circle (/adm/)
    • visibility 270
    • 0Komentar

    Kelompok tani telah memiliki dokumen legalitas berupa surat garapan sporadik dan pernyataan penguasaan fisik tanah sejak tahun 2000. Bahkan, hasil rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada November 2023 telah merekomendasikan agar PT Berau Coal membayar ganti rugi, namun rekomendasi tersebut tidak diindahkan. M. Rafik menambahkan, perjuangan belasan tahun ini tanpa hasil. […]

  • Tingkatkan Standarisasi Imam Shalat, MUI Berau Gelar Sosialisasi

    Tingkatkan Standarisasi Imam Shalat, MUI Berau Gelar Sosialisasi

    • account_circle (/red */)
    • visibility 505
    • 0Komentar

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Berau, Syarifuddin Israil, mengatakan dalam rangka sosialsisasi bersama Fatwa Majelis Indonesia, khsusunya di Berau dan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi imam dan khatib, yang bertujuan utama kaderisasi dan memastikan pemahaman keagamaan yang moderat. “Kita sampaikan ke seluruh Udstad dan Da’i, untuk dapat diketahui bersama. Kita berharap bahwa para Imam […]

  • PAD Berau Turun, DPRD Harap Pemerintah Fokus Selesaikan Pekerjaan Yang Masi Tanggung

    PAD Berau Turun, DPRD Harap Pemerintah Fokus Selesaikan Pekerjaan Yang Masi Tanggung

    • account_circle (/red */)
    • visibility 517
    • 0Komentar

    Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengatakan pembahasan KUA-PPAS telah disepakati beberapa bulan yang lalu. Dari total pendapatan daerah (APD) Berau berkisar Rp303 Miliar merupakan pendapatan Earmark, seperti DAK fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa, sehingganya tidak bisa digunakan secara Fleksibel. Kondisi fiskal yang menurun ini memaksa Pemerintah Daerah pemotongan anggaran pada sektor belanja, termasuk […]

  • MoU Propemperda DPRD dan Pemkab untuk Pembangunan Berkelanjutan

    MoU Propemperda DPRD dan Pemkab untuk Pembangunan Berkelanjutan

    • account_circle (/rfy/)
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Sementara itu, Bupati Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa Raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah mencakup isu-isu strategis seperti penyelenggaraan pangan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengelolaan keuangan daerah, serta rencana tata ruang wilayah. “Jaminan ketersediaan pangan yang aman dan bermutu adalah hak dasar masyarakat. Untuk mencapainya, kita perlu membentengi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi. […]

  • Kemenko PMK Tinjau Program PHTC di RSUD Akmad Berahim Tana Tidung

    Kemenko PMK Tinjau Program PHTC di RSUD Akmad Berahim Tana Tidung

    • account_circle (/hms)
    • visibility 158
    • 0Komentar

      Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Sukadiono, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung atas sambutan yang hangat. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan merupakan kebutuhan mendesak dan prioritas utama. “Peningkatan kualitas layanan kesehatan bertujuan memastikan pasien memperoleh layanan yang lebih aman, lebih bermutu, dan lebih konsisten. Untuk itu, […]

expand_less