Dirut Perumda Batiwakkal Berau Paparkan Best Practice

Besaran tarif denda administratif ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan sanksi administrasi tertinggi dikenakan untuk pelanggaran pertambangan Nikel, yaitu mencapai Rp6,5 miliar per hektare (ha). Sementara itu, komoditas Bauksit dikenakan denda sebesar Rp1,7 miliar per ha, komoditas Timah sebesar Rp1,2 miliar per ha, dan Batubara sebesar Rp354 juta per ha. Seluruh penagihan denda administratif ini akan […]

“Saya berkoordinasi dengan Wadan Satgas Armed 4 Parahyangan untuk menelusuri tempat yang kemungkinan terjadinya jatuh,” ungkap Danramil Krayan Timur, Lettu Inf Supardi dalam tayangan YouTube Kompas TV. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang telah berkoordinasi dengan operator, otoritas bandara, serta instansi terkait untuk memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan dengan baik. “Proses investigasi akan dilaksanakan sesuai […]

Zainal juga berpesan kepada seluruh PPPK Paruh Waktu agar bekerja dengan integritas, disiplin dan loyalitas kepada negara serta masyarakat. Jaga etika ASN, bangun budaya kerja yang profesional dan terus tingkatkan kompetensi serta kinerja, meskipun dengan status paruh waktu. “Kedepan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi kinerja secara obyektif, mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme sehingga PPPK Paruh […]

“Kami bukan tidak setuju. Sangat setuju dengan adanya portal elektronik itu. Tapi belum waktunya dipergunakan di Pasar Sanggam Adji Dilayas. Kondisi kami ini ibarat sudah masuk ruang ICU. Mati enggak, hidup enggak,” kata Rahmatullah. Menurut Rahmatullah, daya beli masyarakat sejauh ini terus menurun yang berdampak langsung pada aktivitas jual beli di pasar. Selain itu, maraknya […]

Terkait sanksi, Adi menegaskan DPRD tidak akan ragu merekomendasikan pemberian sanksi administratif, mulai dari surat peringatan hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang tidak patuh. “Sanksinya bisa SP1, SP2, sampai pencabutan izin. Kalau izin dicabut, tentu usaha tidak bisa beroperasi,” jelasnya. Selain itu, Adi menyoroti potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) akibat ketidakpatuhan pembayaran […]

Sekjen DPP AKPERSI, Budianto, menambahkan dengan terbentuknya kepengurusan di Kalimantan Utara, AKPERSI diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi yang kuat bagi para jurnalis lokal serta menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam penyebaran informasi yang akurat dan berimbang. Dengan diterimanya SK ini, DPD AKPERSI Kalimantan Utara kini memiliki legitimasi penuh untuk menyusun struktur kepengurusan yang solid […]