Pungutan Liar disorot Komisi 1 DPRD Bulungan
- account_circle (/red/)
- calendar_month 22 jam yang lalu
- visibility 20
- comment 0 komentar
- print Cetak
RDP DPRD Bulungan bahas sengketa lahan sekolah dan pungli.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KALTARA | BORNEO TERKINI – Di bawah pimpinan Ketua Komisi I Rozana Bin Serang, DPRD secara gamblang menyoroti berbagai persoalan krusial yang selama ini menimbulkan keresahan publik—dari transparansi anggaran, sengketa lahan sekolah, hingga pungutan liar berkedok iuran.
Rozana tak menutupi kekesalannya terhadap informasi simpang-siur seputar penyusunan anggaran pendidikan. Ia menegaskan, Komisi I tidak akan membiarkan ada “ruang abu-abu” dalam pengelolaan keuangan sektor pendidikan. Tuduhan publik tentang ketertutupan Disdikbud dalam penyusunan anggaran sempat mencuat, meskipun dalam rapat dijelaskan bahwa masalah tersebut hanya bersumber pada miskomunikasi internal.
“Kalau memang hanya miskomunikasi, kita akan kawal terus prosesnya. Tapi jangan jadikan itu tameng untuk menghindar dari transparansi. Anggaran pendidikan bukan ruang gelap yang bisa dikelola seenaknya,” tegas Rozana usai rapat.
Namun, isu anggaran bukan satu-satunya yang mengusik nurani wakil rakyat. Komisi I juga menyoroti persoalan lahan SDN 015 Tanjung Selor di kawasan Sabanar Lama yang hingga kini status hukumnya masih abu-abu. Sengketa lahan yang telah berlangsung puluhan tahun itu dinilai sebagai bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan mengganggu keberlangsungan pendidikan.
“Ini persoalan serius yang tidak bisa terus dibiarkan. Puluhan tahun tidak ada penyelesaian, ini jelas kelalaian. Kami minta Dinas segera bergerak menyelesaikan secara hukum,” desak Rozana.
- Penulis: (/red/)
Saat ini belum ada komentar