Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis & Ekonomi » Sidak Pengelola THM Taufik Temukan Banyak Yang Tidak Bayar Pajak

Sidak Pengelola THM Taufik Temukan Banyak Yang Tidak Bayar Pajak

  • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
  • visibility 373
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BALIKPAPAN. Borneoterkini.co.id – Komisi II DPRD Kota Balikpapan kembali melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM), untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sidak yang merupakan hari ketiga rangkaian pengawasan yang dilakukan DPRD Balikpapan guna mengoptimalkan PAD. Sidak dipimpin langsung Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, bersama sejumlah anggota Komisi II dan perwakilan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Rabu (28/1/2026) malam.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengatakan sidak difokuskan pada penerapan sistem E-Box (Entrepreneurship Box), sebagai instrumen pencatatan transaksi dan pelaporan pajak usaha hiburan.

“Fokus utama yakni, penerapan sistem E-Box, dan disitu kami bisa menilai sejauh mana kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak sesuai aturan,” ujar Taufik di sela-sela sidak.

Kata Taufik, diketahui bahwa ketentuan pajak THM telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, tarif pajak untuk tempat hiburan malam ditetapkan sebesar 60 persen, sedangkan pajak restoran dikenakan tarif 10 persen.

“Ini sudah ditetapkan dan disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan,” tegasnya.

Hasil pengawasan di lapangan menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha masih sangat rendah. Pihaknya menemukan banyak THM yang belum menerapkan ketentuan pajak sesuai perda dan membayar pajak tidak berdasarkan sistem yang telah ditetapkan.

“Khusus temuan malam ini cukup banyak. Ada pelaku usaha THM yang sesuka hatinya tidak membayar pajak, dan tidak mengikuti ketentuan Perda,” ungkap Taufik.

  • Penulis: (*/ariel)
  • Editor: (/redaktur/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Jebol Dinding Kloset 15 Tahanan di Polsek Samarinda Kabur Masyarakat Diimbau Waspada

    Jebol Dinding Kloset 15 Tahanan di Polsek Samarinda Kabur Masyarakat Diimbau Waspada

    • visibility 684
    • 0Komentar

    SAMARINDA. Borneoterkini.co.id – Sebayak 15 tahanan di Polsek Samarinda Kota telah melarikan diri (kabur), dengan cara menjebol dinding kloset kamar mandi dalam sel penjara. “Total ada 30 orang tahanan, 15 di antaranya berhasil melarikan diri. Dengan menggunakan pipa besi jemuran untuk memukulkan paku ke dinding kloset sel penjara berdiameter sekitar 40 sentimeter yang mereka buat.,” […]

  • Perkuat Warisan dan Ekonomi Kreatif, Pemprov Kaltara Dukung Kampus Budaya

    Perkuat Warisan dan Ekonomi Kreatif, Pemprov Kaltara Dukung Kampus Budaya

    • visibility 499
    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan dukungan penuh terhadap rencana kehadiran lembaga pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan ilmu kebudayaan. Langkah ini ditempuh sebagai upaya memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Dukungan tersebut disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi […]

  • Pengangkatan Pegawai MBG Jadi PPPK? Ini Tanggapan Wakil Wali Kota Balikpapan

    Pengangkatan Pegawai MBG Jadi PPPK? Ini Tanggapan Wakil Wali Kota Balikpapan

    • visibility 231
    • 0Komentar

    BALIKPAPAN. Borneoterkini.co.id – Wacana pengangkatan pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masi jadi perdebatan luas di tengah masyarakat. Isu yang ramai tersorot dikarnakan kerap dibandingkan dengan perjuangan guru honorer yang harus melewati proses panjang dan ketat untuk bisa masuk skema PPP. Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Balikpapan, […]

  • 10 Pemuda Bulungan Sabet Madya Award 2026

    10 Pemuda Bulungan Sabet Madya Award 2026

    • visibility 18
    • 0Komentar

    BULUNGAN | BORNEO TERKINI –  Suasana haru dan bangga memenuhi Auditorium Universitas Kaltara, Senin malam (3/8). Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DKOP) memberikan apresiasi tertinggi kepada sepuluh pemuda berprestasi dalam gelaran Malam Anugerah Piala Madya Award 2026. Penghargaan diserahkan kepada mereka yang mampu menghadirkan karya, inovasi, serta pengabdian berdampak nyata bagi […]

  • PW KKST Kaltara Kenalkan KUR dan Perlindungan Aset Usaha

    PW KKST Kaltara Kenalkan KUR dan Perlindungan Aset Usaha

    • visibility 183
    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKIN – Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Kalimantan Utara (PW KKST Kaltara) memperkenalkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program perlindungan aset bagi pelaku usaha, pada Minggu (14/6/2026) di salah satu kafe dan restoran kawasan Perumnas, Kota Tarakan. Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi antaranggota sekaligus menambah wawasan mengenai akses permodalan dan […]

  • Rumah Ditempel Stiker Keluarga Miskin, Dua Warga Mundur Secara Sukarela

    Rumah Ditempel Stiker Keluarga Miskin, Dua Warga Mundur Secara Sukarela

    • visibility 777
    • 0Komentar

    MALINAU. Borneoterkini.co.id – Dua kepala Keluarga Penerima Manfaat (KMP) bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kabupaten Malinau, memilih mundur secara sukarela, dikarnakan merasa tidak nyaman dengan penempelan stiker penerima bansos. Hal ini dibenarkan Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa, diwaktu meninjau kegiatan pelengketan stiker keluarga miskin di rumah warga Dusun Rajuk, Desa Paking, Sabtu (22/11/2025) kemarin. “Dua warga tersebut […]

expand_less