APBD Bulungan Diminta Adil, Jangan Hanya Fokus di Kota
- calendar_month 13 jam yang lalu
- visibility 200
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan, politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet Widodo. (BORNEO TERKINI/Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BULUNGAN | BORNEO TERKINI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet Widodo, memimta Pemerintah Kabupaten Bulungan menata ulang alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, anggaran pembangunan saat ini masih terlalu banyak terpusat di wilayah perkotaan, sementara wilayah pesisir, pelosok, dan daerah hulu tertinggal jauh.
Slamet menegaskan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari kemegahan fasilitas di pusat pemerintahan. Warga di luar kota masih menghadapi masalah mendasar yang belum terselesaikan: jalan rusak parah, minimnya penerangan umum, dermaga nelayan yang sudah lapuk, hingga keterbatasan akses jembatan.
Beberapa titik krusial yang menjadi sorotan antara lain jalan utama Tanjung Selor Timur dan Teluk Selimau Hulu, serta jembatan gantung di Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses yang digunakan anak-anak untuk berangkat ke sekolah.
“Pembagian APBD itu harus adil. Jangan sampai masyarakat desa makin tertinggal. Jalan antardesa, tempat tambat perahu nelayan, dan ketersediaan air bersih di pelosok sangat mendesak untuk segera ditangani,” ujar Slamet, Selasa kemarin (25/8/2026).
Selain infrastruktur, Slamet juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal menghadapi masuknya investasi besar. Ia meminta Pemerintah Kabupaten memperkuat pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kurikulum yang disesuaikan kebutuhan industri dan bersertifikasi resmi.
“Jangan sampai perusahaan besar beroperasi di sini, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton. SDM kita harus disiapkan sejak awal,” tegasnya.
Ia juga meminta perusahaan yang beroperasi di Bulungan mengarahkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk pelatihan dan penyerapan tenaga kerja lokal. Dukungan terhadap UMKM, petani, dan nelayan juga harus diperkuat — mulai dari penyediaan bibit unggul, pupuk tepat waktu, alat produksi, hingga pendampingan pengolahan hasil agar produk memiliki nilai tambah.
Slamet menekankan perlunya perlindungan nyata bagi petani dan nelayan kecil agar tidak terpinggirkan di tengah gempuran investasi.
“Urusan pangan adalah soal hidup matinya daerah. Kalau anggaran tidak berpihak kepada petani dan nelayan, sama saja kita berbohong,” pungkas Slamet Widodo.
- Penulis: (/Adv/rfy/)
- Editor: (/red/)
Saat ini belum ada komentar