Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Bergeser Garis Perbatasan Indonesia – Malaysia, Tiga Desa di Nunukan Diambil Malaysia

Bergeser Garis Perbatasan Indonesia – Malaysia, Tiga Desa di Nunukan Diambil Malaysia

  • account_circle (/red */)
  • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
  • visibility 364
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ditegaskannya bahwa perubahan garis batas negara telah mengakibatkan bergesernya tiga desa di Nunukan ke wilayah administrasi Malaysia. Kesepakatan dalam persidang 45 Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee menyepakati pembagian wilayah Pulau Sebatik.

Meski perjanjian itu memberikan 4,9 hektare wilayah Indonesia untuk Malaysia, tapi Ossy Dermawan menyebut total luas yang hilang adalah 6,1 hektare. Lantaran pemerintah Indonesia harus membangun zona penyangga (buffer zone) seluas 2,4 hektare. Sementara total luas wilayah yang terdampak dari keputusan ini adalah 3,6 hektare yang mencakup lima desa di Pulau Sebatik.

Dia menghitung, ada puluhan warga negara Indonesia yang terdampak dari pergeseran patok negara ini.

“Warga kita yang terdampak tanahnya masuk ke wilayah Malaysia sekarang ada 19 pemegang sertifikat, satu orang yang dokumen lain, lalu ada 26 yang merupakan dokumen desa dan 5 orang pemegang akta di bawah tangan,” kata Ossy.

Hal senada dikatakan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol Makhruzi Rahman, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, penetapan batas wilayah itu telah disepakati secara bilateral dalam pertemuan Indonesia dan Malaysia pada Februari 2025. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait batas negara yang selama ini masih menyisakan sejumlah persoalan teknis dan administratif.

Sementara itu, proses penyelesaian OBP Indonesia–Malaysia belum sepenuhnya rampung. Sejumlah segmen perbatasan lain, khususnya di Kalimantan Barat, masih dalam tahap perundingan lanjutan serta survei lapangan bersama. Pemerintah pusat menegaskan bahwa seluruh proses penegasan batas wilayah dilakukan melalui jalur diplomasi dan kesepakatan bersama, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

  • Penulis: (/red */)
  • Editor: (/redaktur/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ratna Usul Aktraksi Wisata di Malam Hari

    Ratna Usul Aktraksi Wisata di Malam Hari

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle (/red */)
    • visibility 326
    • 0Komentar

    Kepala Disbudpar Berau, Ilyas Natsir, menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk mengkaji dan menyusun rencana implementasi usulan tersebut. “Kita melihat bahwa pengembangan wisata malam memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata Berau. Sebelumnya, kita juga telah memiliki beberapa kegiatan seperti Karrap Fest yang berhasil menghidupkan suasana malam di kawasan tepian sungai Segah. Ke depannya, […]

  • MUI Berau Gagas Sosialisasi Produk Sertifikat Halal untuk Performa UMKM

    MUI Berau Gagas Sosialisasi Produk Sertifikat Halal untuk Performa UMKM

    • calendar_month Minggu, 14 Des 2025
    • account_circle (/red */)
    • visibility 372
    • 0Komentar

    “Sertifikasi halal jangan dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tapi harus sebagai investasi jangka panjang untuk keberlanjutan usaha,” terangnya. Melalui kegiatan ini UMKM Berau didorong menjadikan sertifikat halal sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis, sekaligus langkah konkret memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Kesra Berau, Warji, menambahkan melalui Pemerintah Kabupaten […]

  • Kapal Induk Pertama RI Giuseppe Garibaldi Hibah dari Italia

    Kapal Induk Pertama RI Giuseppe Garibaldi Hibah dari Italia

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • account_circle (*/red/)
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Rico Ricardo Sirait berharap penggunaan kapal induk tersebut nantinya akan memudahkan penanganan bencana di daerah. Dia menegaskan kapal induk itu akan diperuntukkan untuk bantuan kemanusiaan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan kapal induk pertama milik Indonesia buatan Italia, Giuseppe Garibaldi ditargetkan tiba di Indonesia sebelum HUT TNI pada 5 Oktober […]

  • DPRD & Pemkab MoU KUA dan PPAS Perubahan

    DPRD & Pemkab MoU KUA dan PPAS Perubahan

    • calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
    • account_circle (/ski/fn)
    • visibility 596
    • 0Komentar

    Dalam pidatonya, Bupati menegaskan bahwa alokasi belanja daerah akan difokuskan pada program-program yang langsung berdampak positif bagi masyarakat. Prioritas utama mencakup peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program penanggulangan kemiskinan. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, drainase, dan irigasi, serta untuk melunasi utang belanja dari pekerjaan yang belum terselesaikan pada tahun […]

  • Pungutan Liar disorot Komisi I DPRD Bulungan

    Pungutan Liar disorot Komisi 1 DPRD Bulungan

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle (/red/)
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Kondisi fisik sekolah yang rusak parah turut menjadi sorotan. Komisi I menuntut adanya pendataan menyeluruh, terutama terhadap sekolah-sekolah dasar yang kerap luput dari perhatian. Rozana menegaskan, jika tidak masuk dalam APBD tahun berjalan, maka perbaikan harus menjadi prioritas utama dalam anggaran 2026. “Jangan sampai retorika ‘pendidikan adalah prioritas’ hanya jadi slogan. Kalau dibiarkan, anak-anak kita […]

  • Sidak Tambang PT BSS, DPRD Bulungan Temukan Dugaan Penggusuran Lahan

    Sidak Tambang PT BSS, DPRD Bulungan Temukan Dugaan Penggusuran Lahan

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle (/*red/)
    • visibility 155
    • 0Komentar

    “Itu yang kita temukan di lapangan. Dan kita meminta PT BSS dan PT Abdi Bornoe supaya dapat menyelesaikan secara internal terlebih dahulu soal masalah ini. Karena kami melihat ini sifatnya internal kami terjun ke lapangan menyikapi keluhan warga dan memastikan serta meminilamisir potensi yang berujung pada perseteruan,” bebernya. Dikatakannya, lahan yang digarap oleh perusahaan untuk […]

expand_less