Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis & Ekonomi » Dishub Akan Terapkan Meterisasi PJU, Begini Kata H. Yusri

Dishub Akan Terapkan Meterisasi PJU, Begini Kata H. Yusri

  • account_circle (/Ariel)
  • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
  • visibility 258
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Berdasarkan temuan Dishub Kota Balikpapan, saat ini terdapat delapan ID pelanggan PJU dengan total tagihan mencapai sekitar Rp2,7 miliar per bulan. Angka anggaran tersebut dinilai perlu dikaji ulang, melalui pengukuran yang lebih akurat.

“Kondisi ini harus segera diukur secara pasti agar pembayaran listrik tidak terus membengkak setiap bulannya,” tegasnya.

Selain mendukung kebijakan tersebut, Yusri juga mengajak masyarakat Balikpapan untuk turut berperan aktif menjaga fasilitas PJU. Ia berharap warga tidak melakukan perusakan terhadap lampu jalan sebagai bentuk dukungan terhadap program Balikpapan Terang.

“Kami berharap ada kepedulian bersama untuk menjaga lampu PJU agar tetap berfungsi dengan baik,” pungkasnya.

  • Penulis: (/Ariel)
  • Editor: (/redaktur/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • DKISP Kaltara Imbau Perbarui Kata Sandi dan Waspada Ancaman Siber

    DKISP Kaltara Imbau Perbarui Kata Sandi dan Waspada Ancaman Siber

    • account_circle (/Adv/)
    • visibility 55
    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI –  Guna mengantisipasi risiko kebocoran data, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) memperketat sistem pengawasan dan koordinasi keamanan siber. Upaya ini ditempuh mengingat data milik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan warga masyarakat menjadi aset penting yang wajib dijaga kerahasiaannya. Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, […]

  • Ditersangkakan Polda Kaltara Oknum Anggota DPRD Bulungan Gunakan Ijazah Palsu

    Ditersangkakan Polda Kaltara Oknum Anggota DPRD Bulungan Gunakan Ijazah Palsu

    • account_circle (/red*/)
    • visibility 361
    • 0Komentar

    “Untuk sementara tidak dilakukan penahanan, karena rumah dan keberadaan yang bersangkutan jelas,”jelasnya. Dalam perkara ini, LL yang berusia 46 tahun diduga menggunakan ijazah palsu Paket C saat mendaftar sebagai calon anggota DPRD Bulungan pada Pemilihan Umum 2024. Dengan dokumen tersebut, LL dinyatakan memenuhi syarat pencalonan dan akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD untuk periode 2024—2029. Polda […]

  • Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur untuk Melindungi Masa Depan Generasi Baru

    Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur untuk Melindungi Masa Depan Generasi Baru

    • account_circle (/red */)
    • visibility 768
    • 0Komentar

    Dipaparkan Kementerian Agama Berau, Misbahul Ulum, pernikahan seharusnya dilangsungkan ketika seseorang telah siap secara mental dan spiritual, bukan hanya berdasarkan usia fisik atau kedewasaan semata. Meskipun beberapa ajaran agama tidak menentukan batas usia pernikahan dan hanya mensyaratkan baligh, pemahaman saat ini mengedepankan prinsip kemaslahatan dengan memperhatikan kesiapan fisik dan mental. “Ditambahkannya bahwa upaya menjaga anak […]

  • DPP AKPERSI Resmi Serahkan Mandat dan SK Kepengur

    DPP AKPERSI Resmi Serahkan Mandat dan SK Kepengurusan DPD Kaltara

    • account_circle (/red*/)
    • visibility 527
    • 0Komentar

    Sekjen DPP AKPERSI, Budianto, menambahkan dengan terbentuknya kepengurusan di Kalimantan Utara, AKPERSI diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi yang kuat bagi para jurnalis lokal serta menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam penyebaran informasi yang akurat dan berimbang. Dengan diterimanya SK ini, DPD AKPERSI Kalimantan Utara kini memiliki legitimasi penuh untuk menyusun struktur kepengurusan yang solid […]

  • Pendataan Pajak Baru 41,6 Persen, Wali Kota Perpanjang Batas Waktu

    Pendataan Pajak Baru 41,6 Persen, Wali Kota Perpanjang Batas Waktu

    • account_circle (/adm/)
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Lebih lanjut, Ratu Dewa menyebutkan bahwa sejumlah kendala teknis menjadi penyebab lambatnya progres pendataan, di antaranya berkaitan dengan ketidaklengkapan dokumen, pemilahan data, serta koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, waktu yang disediakan sebelumnya dinilai relatif singkat mengingat banyaknya data yang harus diverifikasi dan disinkronkan. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyinggung adanya laporan dari […]

  • Pemprov Kaltara Integrasikan E-Katalog v6 dan SP2D Online demi Tata Kelola Keuangan Lebih Baik

    Pemprov Kaltara Integrasikan E-Katalog v6 dan SP2D Online demi Tata Kelola Keuangan Lebih Baik

    • account_circle (/Dkisp/-Adv/)
    • visibility 48
    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengambil langkah konkret membenahi sistem pengadaan barang dan jasa. Caranya dengan menyatukan E-Katalog Versi 6 buatan LKPP dengan sistem pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Tujuannya jelas: proses lebih cepat, bebas dari penyimpangan, dan pengelolaan keuangan makin bertanggung jawab. Langkah ini disosialisasikan dalam acara pembukaan […]

expand_less