Beranda » Pemerintahan » Gubernur Kaltara H. Zainal A. Paliwang: Pokir DPRD Instrumen Pembangunan Akuntabel

Pemerintahan

Gubernur Kaltara H. Zainal A. Paliwang: Pokir DPRD Instrumen Pembangunan Akuntabel

Rabu, 11 Feb 2026
370
0 komentar
Cetak

Facebook Twitter Whatsapp Pinterest

Threads

Gubernur Kaltara H. Zainal A. Paliwang: Pokir DPRD Instrumen Pembangunan Akuntabel

Gubernur Kaltara H. Zainal A. Paliwang. BORNEO TERKINI/Foto dkisp

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

text_decrease text_increase

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya pada area perencanaan dan penganggaran.

Penggunaan Kamus Pokir, lanjutnya menjadi filter aspirasi masyarakat agar tetap berada dalam koridor hukum, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, Gubernur berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan di Bumi Benuanta.

“Pembangunan Kalimantan Utara harus berjalan linier dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan sesaat, demi terciptanya pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Halaman 1 2

TagsPembangunan

Penulis: (/*/red/dkisp/)

Artikel Terkait

Bisnis & Ekonomi Pemerintahan

Himpun Rp12 Miliar, Pengelolaan ZIS ASN Kini Resmi Sinergis

0Komentar

Sementara itu, Ketua BAZNAS Palembang Ridwan Nawawi mengungkapkan total infak dan sedekah yang dihimpun telah mencapai Rp12 miliar. Dari jumlah tersebut, tingkat penyaluran kepada mustahik telah merealisasikan angka hampir 95 persen. Saat ini partisipasi ASN berada di kisaran 60 hingga 70 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen. BAZNAS juga membidik perluasan partisipasi ke tenaga pendidik […]

Nasional Pemerintahan

Proyek PSEL Diuji Coba, Olah 1.100 Ton Sampah Jadi Listrik 18,6 MW

0Komentar

Fasilitas PSEL mengolah 1.100 ton sampah per hari yang diangkut oleh Pemerintah Kota Palembang. Pengolahan ini menekan risiko kebakaran, polusi gas metan, dan pencemaran mikroplastik di tempat pembuangan akhir. Pasokan listrik dari PSEL diperkirakan mampu menyuplai 14.000 hingga 15.000 rumah tangga. Selain itu, proyek ini menyerap 500 hingga 1.000 tenaga kerja lokal. Progres pembangunan PSEL […]

Bisnis & Ekonomi Pemerintahan

Didesak Pemda soal Kompensasi, PLN Berau Berlindung di Balik Regulasi ESDM?

0Komentar

BERAU | BORNEO TERKINI – Persoalan pemadaman listrik berulang memicu ketegangan antara Pemerintah Kabupaten Berau dan PT PLN (Persero) UP3 Berau. Di tengah desakan kuat dari masyarakat agar layanan dasar diprioritaskan, badan usaha milik negara tersebut dituntut memberikan kejelasan penuh serta transparansi atas kompensasi kerugian yang dialami masyarakat. Pemerintah Kabupaten Berau secara tegas menuntut pihak […]

Pemerintahan

Pemprov Kaltara Optimalkan Satu Data Daerah untuk Pembangunan Tepat Sasaran

0Komentar

Dashboard tersebut diharapkan memudahkan pimpinan daerah memantau perkembangan indikator pembangunan dan mengidentifikasi aspek yang memerlukan evaluasi atau tindak lanjut kebijakan. Untuk menjaga keandalan informasi, Denny meminta kepala perangkat daerah dan pengelola data melakukan pemutakhiran secara berkala. Ia juga menekankan pentingnya data inklusif, seperti data terpilah berdasarkan gender, disabilitas, dan kelompok rentan, serta informasi anggaran responsif […]

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda Batal

Baca lainnya

Parlementaria

Pansus IV DPRD Kaltara Bahas Ranperda Pengarusutamaan Gender di Kemendagri
- 0Komentar
JAKARTA | BORNEO TERKINI – Guna memastikan payung hukum daerah yang matang dan berkeadilan, Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kamis (23/7/2026). Langkah strategis ini ditempuh untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan […]
Parlementaria

Pemkot Balikpapan Bidik Empat Kelurahan dan Kecamatan Siap Dimekarkan
- 0Komentar
Dengan skema tersebut, pemekaran dari Graha Indah, Karang Joang, dan Manggar diproyeksikan menghasilkan empat Kelurahan tambahan. “Dari Manggar saja sudah bisa menghasilkan dua Kelurahan tambahan untuk mendukung pembentukan Kecamatan baru,” jelas Zulkifli. Namun demikian, jumlah tersebut masih belum memenuhi ketentuan minimal. Kelurahan Kariangau yang sempat diharapkan dapat mendukung pemekaran, berdasarkan hasil kajian lapangan sementara, belum […]
5
Keagamaan

Sekolah Jadi Garda Depan, MUI Berau Perkuat Moderasi Beragama Lewat Guru
- 0Komentar
BERAU — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Berau memperkuat penanaman nilai moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Langkah strategis ini ditempuh dengan membekali puluhan tenaga pendidik untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin di sekolah. Sebanyak 69 guru yang terdiri atas pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Pancasila, serta Bimbingan dan Konseling (BK) tingkat SMA dan […]
Parlementaria Pemerintahan

Wabup Gamalis Sampaikan LKPj 2025 di Paripurna DPRD Berau
- 0Komentar
Laporan mencatat beberapa capaian utama pada tahun 2025. Di sektor pendidikan dan kesehatan, telah tercapai pemerataan akses layanan dasar, dengan peningkatan jumlah sekolah dan puskesmas yang mendapatkan bantuan renovasi serta penambahan fasilitas. Di bidang ekonomi, pemerintah daerah berhasil mendorong pertumbuhan sektor non-pertambangan, khususnya pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Destinasi wisata seperti Maratua […]
Nasional

Perkuat Keamanan Nasional, Polda Sumsel Terima Kunjungan Sahli Panglima TNI
- 0Komentar
Kunjungan Tim Puldata Sahli Panglima TNI yang dipimpin oleh Brigjen TNI Muhammad Thohir tersebut diisi dengan diskusi mendalam bersama jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel. Pembahasan mencakup dinamika keamanan wilayah, potensi kerawanan, serta langkah antisipatif dalam menjaga kondusivitas daerah. Sebagai simbol penguatan kerja sama, kegiatan diakhiri dengan pertukaran plakat antara kedua institusi. Momentum ini menjadi penegasan […]
Hukrim

Mafia Dokumen PT Berau Coal Bungkam Hak Tani
- 0Komentar
Kelompok tani telah memiliki dokumen legalitas berupa surat garapan sporadik dan pernyataan penguasaan fisik tanah sejak tahun 2000. Bahkan, hasil rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada November 2023 telah merekomendasikan agar PT Berau Coal membayar ganti rugi, namun rekomendasi tersebut tidak diindahkan. M. Rafik menambahkan, perjuangan belasan tahun ini tanpa hasil. […]