Beranda » Pemerintahan » Gubernur Kaltara H. Zainal A. Paliwang: Pokir DPRD Instrumen Pembangunan Akuntabel

Pemerintahan

Gubernur Kaltara H. Zainal A. Paliwang: Pokir DPRD Instrumen Pembangunan Akuntabel

Rabu, 11 Feb 2026
333
0 komentar
Cetak

Facebook Twitter Whatsapp Pinterest

Threads

Gubernur Kaltara H. Zainal A. Paliwang: Pokir DPRD Instrumen Pembangunan Akuntabel

Gubernur Kaltara H. Zainal A. Paliwang. BORNEO TERKINI/Foto dkisp

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

text_decrease text_increase

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya pada area perencanaan dan penganggaran.

Penggunaan Kamus Pokir, lanjutnya menjadi filter aspirasi masyarakat agar tetap berada dalam koridor hukum, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, Gubernur berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan di Bumi Benuanta.

“Pembangunan Kalimantan Utara harus berjalan linier dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan sesaat, demi terciptanya pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Halaman 1 2

TagsPembangunan

Penulis: (/*/red/dkisp/)

Artikel Terkait

PLN dan ESDM Geber Listrik Perdesaan, 98 Titik di Sumsel Dikebut

0Komentar

Berdasarkan data pemutakhiran PLN, terdapat 129 lokasi Program Lisdes 2026 di Sumatera Selatan. Sebanyak 98 lokasi di antaranya siap dieksekusi dengan target rampung akhir tahun hingga kuartal pertama 2027. Untuk menyokong 98 titik itu, PLN akan membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 141,18 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 193,94 kms, serta gardu […]

Pemerintahan Parlementaria Peristiwa

Peringati HUT ke-73 Berau, Bupati Sri Juniarsih Apresiasi Petugas di Garis Depan Karhutla

0Komentar

Selain penanganan karhutla melalui komunikasi intensif terkait water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan Pemprov Kaltim, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Meski sempat berada di luar daerah, Bupati memastikan komunikasi dengan Pertamina, TNI-Polri, dan pihak terkait tetap berjalan efektif demi mengatasi keresahan warga. Pemerintah Kabupaten Berau menyadari dampak […]

Pemerintahan Nasional

Perkuat Pencegahan Karhutla Libatkan Unsur Posyandu

0Komentar

Sebagai bagian dari komitmen penanganan, Wali Kota Palembang bersama Kepala BPBD juga telah turun langsung meninjau posko serta sejumlah titik yang dinilai rawan mengalami karhutla berulang. “Harapannya, sosialisasi ini dapat menekan dan mengurangi terjadinya titik-titik karhutla yang baru,” pungkasnya.

Parlementaria

Banggar DPRD Bulungan Bahas KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 dan 2027

0Komentar

BULUNGAN | BORNO TERKINI – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bulungan menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 serta KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, di Tanjung Selor, belum lama ini. […]

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda Batal

Baca lainnya

Bisnis & Ekonomi Nasional

Perkuat Stok Darah, Daviena Aesthetic Clinic Gelar Aksi Sosial Rutin
- 0Komentar
Dalam setiap pelaksanaannya, pihak penyelenggara menargetkan perolehan 50 kantong darah. Namun, Nanang menegaskan bahwa jumlah perolehan akhir sangat bergantung pada kondisi kesehatan para calon pendonor yang telah melalui proses pemeriksaan ketat oleh petugas medis PMI. “Kuota pendaftaran memang kami buka untuk 50 kantong, namun keputusan akhir bergantung pada kondisi fisik pendonor. Ada yang memenuhi syarat […]
Nasional

Permen PKP Nomor 6/2026 Resmi Berlaku, Birokrasi Bedah Rumah Dipangkas Jadi 10 Tahapan
- 0Komentar
Pihaknya mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat proses penyaluran agar penyerapan anggaran tuntas pada 30 Oktober 2026, sementara penyelesaian fisik rumah ditargetkan rampung pada Desember 2026. Program yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah kategori desil 1 hingga 4 atau berpenghasilan maksimal setara UMR/UMK ini didukung total anggaran nasional sekitar Rp8,5 triliun, dengan besaran bantuan senilai […]
Pemerintahan

Pacu Sektor Pariwisata, Sekprov Kaltara Sinergikan Kinerja Lintas OPD
- 0Komentar
KALTARA | BORNEO TERKINI – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Denny Harianto, menyinergikan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi guna memacu pertumbuhan sektor pariwisata. Integrasi lintas instansi ini ditargetkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengakselerasi roda perekonomian makro. Penegasan tersebut disampaikan Denny saat memimpin apel pagi aparatur sipil negara […]
Bisnis & Ekonomi Pemerintahan

Kaltara Tuan Rumah Sidang SOSEK MALINDO ke-28, Perkuat Sinergi dengan Sabah
- 0Komentar
TARAKAN | BORNEO TERKINI – Kalimantan Utara (Kaltara) dan Negeri Sabah, Malaysia, kembali memperkuat kerja sama pembangunan kawasan perbatasan melalui Sidang ke-28 Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (KK/JKK SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kaltara–Peringkat Negeri Sabah Tahun 2026 yang digelar di Kayan Ballroom Hotel Tarakan Plaza, Rabu (29/7). Sidang yang dihadiri Gubernur Kaltara, H. Zainal A. […]
Parlementaria

Optimalkan Pengelolaan Aset Daerah, Pansus I DPRD Kaltara Finalisasi Ranperda BMD
- 0Komentar
KALTARA | BORNEO TERKINI – Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi merampungkan pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Finalisasi ini digodok dalam rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus I, Herman, di gedung DPRD Kaltara, Senin […]
Peristiwa

Jaga Estetika Kota, Satpol PP Bulungan Amankan Kayu Ilegal di Jalan Sabanar Lama
- 0Komentar
Menurut Wilson, penempatan barang atau material di bahu jalan dan area umum tanpa izin resmi merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum. “Barang-barang tersebut saat ini sudah kita bawa dan disimpan di kantor Satpol PP dan PMK Bulungan di Jalan Kolonel Soetadji,” jelasnya. Ia berharap insiden ini menjadi pembelajaran bagi warga. Wilson mengingatkan […]