Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Penyerahan LKPD OPD Malinau dorong Percepatan

Penyerahan LKPD OPD Malinau dorong Percepatan

  • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
  • visibility 276
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Malinau| Borneo Terkini – Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar entry meeting pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Malinau, Francis, dan dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam arahannya, Francis menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam memenuhi permintaan dokumen dari tim pemeriksa.

Ia meminta seluruh OPD bersikap kooperatif serta menjadikan pemenuhan dokumen sebagai prioritas selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Seluruh OPD diminta kooperatif dan menjadikan pemenuhan dokumen sebagai prioritas. Waktu yang diberikan hanya satu minggu, terhitung mulai 6 hingga 12 April 2026,” ujarnya.

Tags
  • Penulis: (/Noor Halik/)
  • Editor: (/red/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Israel Klaim Lahan Tepi Barat, 7 Negara Termasuk Indonesia Mengecam

    Israel Klaim Lahan Tepi Barat, 7 Negara Termasuk Indonesia Mengecam

    • 0Komentar

    NASIONAL. Borneoterkini.co.id – Indonesia bersama 7 Negara Muslim yang menyampaikan kecaman terhadap Israel terkait klaim lahan di tepi barat Palestina. Delapan Negara tersebut yakni, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dalam pernyataan bersama pada Selasa 17 Februari 2026, mereka menilai langkah Israel sebagai eskalasi serius, dan dinilai sebagai pelanggaran hukum […]

  • Permen PKP Nomor 6/2026 Resmi Berlaku, Birokrasi Bedah Rumah Dipangkas Jadi 10 Tahapan

    Permen PKP Nomor 6/2026 Resmi Berlaku, Birokrasi Bedah Rumah Dipangkas Jadi 10 Tahapan

    • 0Komentar

    PALEMBANG | BORNEO TERKINI –  Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia mempercepat sosialisasi Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang program bantuan bedah rumah. Aturan baru yang berlaku efektif sejak 29 Juli 2026 ini memangkas birokrasi penyaluran dari 24 tahapan menjadi hanya 10 tahapan demi menggenjot realisasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. […]

  • Persiapan Menuju Jamnas, Pramuka Palembang Gelar Jambore Cabang Selama Lima Hari

    Persiapan Menuju Jamnas, Pramuka Palembang Gelar Jambore Cabang Selama Lima Hari

    • 0Komentar

    PALEMBANG | BORNEO TERKINI – Gerakan Pramuka Kota Palembang kembali menunjukkan eksistensinya dengan melaksanakan Jambore Cabang sebagai agenda rutin sekaligus persiapan menghadapi Jambore Daerah (Jamda) dan Jambore Nasional (Jamnas). Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Utama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, Jalan Pramuka Srijaya 1, KM 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar, Kamis (30/04/2026). Ketua Kwartir Cabang […]

  • APBD Bulungan Diminta Adil, Jangan Hanya Fokus di Kota

    APBD Bulungan Diminta Adil, Jangan Hanya Fokus di Kota

    • 0Komentar

    BULUNGAN | BORNEO TERKINI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet Widodo, memimta Pemerintah Kabupaten Bulungan menata ulang alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, anggaran pembangunan saat ini masih terlalu banyak terpusat di wilayah perkotaan, sementara wilayah pesisir, pelosok, dan daerah hulu tertinggal jauh. Slamet […]

  • Sukses Transformasi Pelayanan Publik, Pemprov Kaltara Raih Penghargaan Bergengsi

    Sukses Transformasi Pelayanan Publik, Pemprov Kaltara Raih Penghargaan Bergengsi

    • 0Komentar

    JIMBARAN BALI | BORNEO TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kaltara dinobatkan sebagai salah satu penerima penghargaan dalam ajang Indonesia Public Service Excellence Award (IPSEA) 2026 yang berlangsung di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali, Jumat (17/7) malam. Dalam ajang bergengsi tersebut, Provinsi Kaltara sukses menyabet penghargaan kategori […]

  • Indikasi Pelanggaran Hukum di Kios AKB Sanipah I Rugikan PAD

    Indikasi Pelanggaran Hukum di Kios AKB Sanipah I Rugikan PAD

    • 0Komentar

    BERAU. Borneoterkini.co.id –  Sekitar 78 unit kios yang tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Berau di Kios AKB Sanipah I berukuran 4×6 meter terindikasi pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh pihak tertentu, sementara pemerintah daerah hanya menerima nilai sewa awal yang relatif kecil. Kepala Seksi Intelijen […]

expand_less