Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Penyerahan LKPD OPD Malinau dorong Percepatan

Penyerahan LKPD OPD Malinau dorong Percepatan

  • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
  • visibility 224
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Francis juga mengingatkan bahwa dokumen yang diminta pada dasarnya telah tersedia karena seluruh kegiatan telah dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk keterlambatan dalam penyampaian dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.

Ia menegaskan bahwa keterlambatan maupun ketidaklengkapan dokumen dapat berdampak pada proses pemeriksaan. Bahkan dokumen yang tidak disampaikan hingga batas waktu yang ditentukan dapat dianggap tidak tersedia, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi dalam hasil pemeriksaan.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) diminta berperan aktif sebagai leading sector dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh OPD serta tim pemeriksa BPK agar kebutuhan selama proses pemeriksaan dapat segera dipenuhi.

Adapun pemeriksaan ini bertujuan memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif.

Tags
  • Penulis: (/Noor Halik/)
  • Editor: (/red/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Kelola Tambang Ilegal Siap-siap Terima Denda Miliaran

    Kelola Tambang Ilegal Siap-siap Terima Denda Miliaran

    • 0Komentar

    Besaran tarif denda administratif ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan sanksi administrasi tertinggi dikenakan untuk pelanggaran pertambangan Nikel, yaitu mencapai Rp6,5 miliar per hektare (ha). Sementara itu, komoditas Bauksit dikenakan denda sebesar Rp1,7 miliar per ha, komoditas Timah sebesar Rp1,2 miliar per ha, dan Batubara sebesar Rp354 juta per ha. Seluruh penagihan denda administratif ini akan […]

  • Teheran Tengah Mengupayakan Kerja Sama Dengan Indonesia di Bidang Teknologi Baru

    Teheran Tengah Mengupayakan Kerja Sama Dengan Indonesia di Bidang Teknologi Baru

    • 0Komentar

    Boroujerdi menyatakan, saat ini Iran telah memiliki hubungan yang erat dengan beberapa lembaga dan badan pemerintah RI di bidang transfer teknologi, dan di bidang lain seperti drone. “Ketika kita berbicara tentang drone, biasanya kita berpikir bahwa penggunaannya hanya untuk satu hal, tetapi sebenarnya tidak. Anda tahu bahwa ada banyak sekali cara damai untuk menggunakan drone […]

  • OPD Paparkan Capaian 2025 di RDP DPRD Dihadiri BPK Kaltim

    OPD Paparkan Capaian 2025 di RDP DPRD Dihadiri BPK Kaltim

    • 0Komentar

    “Ini tindak lanjut rekomendasi BPK terkait pemerataan listrik dan jaringan internet di kawasan wisata,” ungkapnya. Sejauh ini, Ketiadaan listrik berdampak pada pembangunan jaringan internet. Sejumlah alternatif sudah dikaji, namun masih memerlukan kajian lanjutan. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi tantangan, meski perencanaan tetap disiapkan untuk kemungkinan penganggaran pada 2026. Adapun destinasi yang telah memiliki listrik dan sinyal […]

  • Peringati PKK ke-54, Dekranasda ke-46, dan Hari Kartini, Sekda Malinau: Momentum Perkuat Peran Perempuan

    Peringati PKK ke-54, Dekranasda ke-46, dan Hari Kartini, Sekda Malinau: Momentum Perkuat Peran Perempuan

    • 0Komentar

    Pada kesempatan tersebut, Ernes juga menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi perhatian serius. Ia menyebutkan, di beberapa desa angka stunting masih cukup tinggi, bahkan mencapai 80 persen di satu desa. “Pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan stunting serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi,” tegasnya. Sementara itu, terkait Dekranasda, Ernes berharap […]

  • Paripurna Ke-2 Masa Persidangan II Tahun 2026

    Paripurna Ke-2 Masa Persidangan II Tahun 2026

    • 0Komentar

    Perwakilan dari Pansus Ranperda tentang pembangunan dan Pengelolaan kawasan perbatasan Kalimantan utara dan ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan yaitu Rismanto, ST., MT., MPSDA dan Vamelia, SE menyampaikan hasil laporan kegiatan Panitia Khusus. Perwakilan pansus menyampaikan bahwa Ranperda telah melalui proses pembahasan secara mendalam, baik dari aspek yuridis, filosofis maupun sosiologis. Selain itu menilai ranperda tersebut telah […]

  • Gubernur Promosikan Potensi Investasi dan UMKM Kaltara di Apindo Expo 2026

    Gubernur Promosikan Potensi Investasi dan UMKM Kaltara di Apindo Expo 2026

    • 0Komentar

    “Keikutsertaan Kaltara dalam Apindo Expo 2026 bukan sekadar pameran. Ini adalah platform strategis untuk menunjukkan kepada dunia usaha bahwa Kaltara memiliki potensi investasi yang sangat menjanjikan,” ujarnya. Ia berharap partisipasi Kaltara dalam kegiatan tersebut dapat membuka peluang kerja sama investasi, memperluas akses pasar bagi UMKM lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. […]

expand_less