Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Pemkab Malinau Mulai Verifikasi Wilayah Hutan Adat, Utamakan Musyawarah Cegah Konflik

Pemkab Malinau Mulai Verifikasi Wilayah Hutan Adat, Utamakan Musyawarah Cegah Konflik

  • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
  • visibility 361
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MALINAU | BORNEO TERKINI – Pemerintah Kabupaten Malinau secara resmi memulai pembahasan tahap verifikasi penetapan wilayah hutan adat. Proses penting ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., dalam rapat pembukaan yang berlangsung di Ruang Tebengang, Selasa (19/5/2026). Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi ruang hidup masyarakat adat di wilayah tersebut.

Dalam arahannya, Sekda Ernes menekankan kehati-hatian penuh bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penentuan batas wilayah. Ia mengingatkan agar pengakuan hukum terhadap hak atas hutan adat ini tidak justru memicu perselisihan baru antar kelompok masyarakat di masa mendatang. Oleh sebab itu, prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kearifan lokal harus dijunjung tinggi dalam menyelesaikan setiap perbedaan yang muncul terkait batas wilayah.

“Kita pastikan tidak ada konflik yang muncul setelah hak ini dikukuhkan. Segala permasalahan batas harus diselesaikan lewat musyawarah mufakat,” tegas Ernes.

Menurutnya, proses panjang ini dijalankan bukan hanya sekadar memenuhi ketentuan peraturan, melainkan demi menjamin keberlangsungan hidup masyarakat adat. Dengan adanya pengakuan resmi, masyarakat diharapkan tetap bisa melestarikan budaya dan adat istiadat, serta mengembangkan perekonomian secara berkelanjutan di atas tanah leluhur mereka sendiri.

Ernes juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran dinas terkait yang telah bekerja keras membawa program ini hingga ke tahap verifikasi. Ia menyadari perjalanan ini bukan hal mudah, karena membutuhkan penyelarasan aspirasi masyarakat dengan aturan pemerintah, serta koordinasi intensif hingga ke tingkat provinsi dan pusat.

“Kerja keras semua pihak sangat berarti, mengingat proses ini sangat mendetail dan memakan waktu lama. Namun semua itu terbayar demi kesejahteraan dan perlindungan hukum masyarakat adat Malinau,” ujarnya.

Selain berdampak pada kesejahteraan warga, pengakuan wilayah hutan adat ini juga dinilai memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya nyata melindungi ekosistem hutan serta mewariskan pengetahuan dan nilai luhur nenek moyang agar tetap terjaga hingga generasi mendatang.

  • Penulis: (/ADV- rfy)
  • Editor: (/red/ski*/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Sukses Transformasi Pelayanan Publik, Pemprov Kaltara Raih Penghargaan Bergengsi

    Sukses Transformasi Pelayanan Publik, Pemprov Kaltara Raih Penghargaan Bergengsi

    • 0Komentar

    JIMBARAN BALI | BORNEO TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kaltara dinobatkan sebagai salah satu penerima penghargaan dalam ajang Indonesia Public Service Excellence Award (IPSEA) 2026 yang berlangsung di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali, Jumat (17/7) malam. Dalam ajang bergengsi tersebut, Provinsi Kaltara sukses menyabet penghargaan kategori […]

  • Fraksi PKS Sepakati Dua Raperda Menjadi Perda, Dorong Sosialisasi Masif dan Terstruktur ke Masyarakat

    Fraksi PKS Sepakati Dua Raperda Menjadi Perda, Dorong Sosialisasi Masif dan Terstruktur ke Masyarakat

    • 0Komentar

    BERAU. Borneoterkini.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara konsisten menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Dua Ranperda tersebut adalah Ranperda APBD tahun anggaran 2026, dan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan Ranperda […]

  • Saefuddin Zuhri: Aksi Pungut Sampah dan Tebar Ikan Digelar

    Saefuddin Zuhri: Aksi Pungut Sampah dan Tebar Ikan Digelar

    • 0Komentar

    SAMARINDA. Borneoterkini.co.id – Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda, Saefuddin Zuhri, bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus menunjukkan komitmennya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, di salah-satu bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), Jalan Tarmidi, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Sabtu pagi (25/10/2025). Aksi pungut sampah dan tebar ikan digelar dengan dirangkai peresmian speed boat baru […]

  • 961.987 ton beras bantuan disalurkan, pengawasan ketat pastikan tepat distribusi

    961.987 Ton Beras Bantuan Disalurkan, Pengawasan Ketat Pastikan Tepat Distribusi  

    • 0Komentar

    PALEMBANG | BORNEO TERKINI – Perum BULOG Kanwil Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menyalurkan 961.987 ton beras untuk Program Bantuan Pangan (PBP) periode Juli–September 2026. Penyaluran dipastikan berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran di seluruh 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, Kamis (20/8). Selain alokasi pokok, BULOG menyiapkan cadangan 21.473 ton untuk kebutuhan mendesak. Meski turun […]

  • Terlibat Perselisihan, Pemilik Usaha Fotokopi dan Konsumen Berakhir Damai di Mapolres Berau

    Bung Capluk Now: Terlibat Perselisihan, Pemilik Usaha Fotokopi dan Konsumen Berakhir Damai di Mapolres Berau

    • 0Komentar

    BERAU | BORNEO TERKINI – Aksi adu mulut antara seorang pemilik usaha fotokopi dan konsumen di kawasan Jalan Murjani 2, Tanjung Redeb, berujung pada laporan ke Satreskrim Polres Berau, Selasa (14/7/2026). Peristiwa tersebut dipicu oleh perbedaan persepsi terkait pelayanan jasa fotokopi. ​Berdasarkan keterangan yang dihimpun, keributan bermula saat konsumen mendatangi lokasi untuk menyalin dokumen. Terjadi […]

  • Belasan Tahun Menunggu, DPRD Bulungan Desak Hak Plasma Warga Segera Tuntas

    Belasan Tahun Menunggu, DPRD Bulungan Desak Hak Plasma Warga Segera Tuntas

    • 0Komentar

    BULUNGAN | BORNEO TERKINI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan memberikan batas waktu 30 hari kepada Pemerintah Daerah dan PT Prima untuk menindaklanjuti tuntutan hak plasma 20 persen masyarakat Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Keputusan itu diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung lebih dari lima jam, Senin, (03/8/26/). Wakil Ketua […]

expand_less