DPRD Panggil Dirut Pertamina dan Pemilik SPBU: RDP 7 September Jadi Ujian Taring Dewan atau Sekadar ‘Macan Ompong’?
- calendar_month 17 jam yang lalu
- visibility 161
- comment 0 komentar
- print Cetak
ILUSTRASI FOTO; Krisis BBM di SPBU yang menampilkan antrean panjang kendaraan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BERAU | BORNEO TERKINI – Keputusan DPRD Kabupaten Berau melayangkan panggilan terbuka kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan para pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 7 September mendatang, memantik skeptisisme publik. Langkah ini dinilai sebagai pertaruhan kredibilitas legislatif di tengah krisis kelangkaan bahan bakar yang semakin meresahkan masyarakat.
Keresahan kini telah mencapai puncaknya seiring deretan antrean panjang di berbagai SPBU. Rutinitas harian yang terganggu membuat masyarakat mendesak agar RDP kali ini tidak sekadar menjadi panggung dialog formalitas tanpa hasil nyata.
“Kami lelah harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan Pertalite dan Pertamax. Di saat yang sama, terlihat jelas ada yang mengambil bahan bakar dalam jumlah besar yang diduga untuk dijual kembali, sementara kami warga biasa justru kesulitan mendapatkannya,” keluh Rudi (41), seorang pengemudi ojek, saat ditemui di kawasan SPBU, Minggu (6/9/26).
Selama ini, persoalan penyelewengan distribusi bahan bakar hingga dugaan praktik kecurangan di tingkat penyalur kerap berulang tanpa ada tindakan hukum yang berefek jera. Senada dengan Rudi, Maya (34), seorang pelaku usaha kecil, menilai dewan memikul utang pengawasan besar yang harus ditagih tuntas dalam pertemuan tersebut.
“Jangan sampai pemanggilan Dirut Pertamina dan pengelola SPBU ini cuma jadi formalitas politik untuk meredam kemarahan warga sesaat. Kami ingin melihat tindakan nyata dan pencabutan izin bagi SPBU yang terbukti melanggar aturan dan merugikan masyarakat,” tegas Maya.
- Penulis: (/Rfy/)
- Editor: (/Red/)
Saat ini belum ada komentar