Ketua DPRD Berau Kritik Keras Rencana WFH ASN Setiap Jumat: Khawatir Ganggu Layanan Publik
- calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
- visibility 243
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Dedy juga mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk memperkuat sistem digital sebagai penunjang utama pelaksanaan WFH. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, ia menegaskan bahwa DPRD akan turut melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat.
Sementara itu, Kemendagri melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ telah menetapkan penerapan WFH setiap hari Jumat mulai berlaku efektif pada 1 April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), menghemat anggaran negara, serta mempercepat adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Meskipun demikian, Dedy berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi objektif di daerah sebelum mengetok palu kebijakan tersebut. Ia menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai bagaimana penerapan WFH ini akan dijalankan di Kabupaten Berau. Namun, DPRD Berau menyatakan akan terus memantau perkembangan kebijakan tersebut dan memberikan masukan agar implementasinya berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan publik.
- Penulis: (/rfy/)
- Editor: (/red/)
Saat ini belum ada komentar