Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis & Ekonomi » Pengelolaan Sampah Perlu Kolaborasi, DLH Minta Peran Aktif Lurah dan Camat

Pengelolaan Sampah Perlu Kolaborasi, DLH Minta Peran Aktif Lurah dan Camat

  • account_circle (*/ariel)
  • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
  • visibility 231
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Berdasarkan edaran Wali Kota Balikpapan, setiap Kelurahan diwajibkan membentuk minimal enam bank sampah unit, sebagai upaya mencapai target pengurangan sampah hingga 50 persen di sumber.

Pengelolaan sampah rumah tangga menjadi tanggung jawab Lurah dan Camat, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2022, mulai dari sosialisasi, pembentukan bank sampah, pembinaan, penyediaan sarana prasarana, sampai pengusulan insentif.

Sudirman Djayaleksana menambahkan, DLH berperan pada pengelolaan kawasan perkotaan, meliputi pengangkutan sampah dari TPS, pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), hingga pengangkutan akhir ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

“Kalau DLH juga harus mengurus bank sampah unit di 34 Kelurahan masing-masing enam unit  ‘itu tidak mungkin’.  Hulu dikelola Kelurahan dan Kecamatan, DLH berada di bagian tengah dan hilir,” tegasnya.

Terkait dukungan anggaran, Sudirman Djayaleksana menyebutkan pengusulan insentif maupun sarana pendukung pengelolaan lingkungan dapat diajukan melalui Musrenbang Kecamatan, sejalan dengan program Kelurahan Madani yang telah diatur dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sudirman Djayaleksana, lanjut mengatakan bahwa pentingnya peran Lurah sebagai garda terdepan dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengingat Kelurahan merupakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

“Lurah harus tahu kebutuhan warganya. Apakah perlu gerobak sampah, Komposter, atau sarana lain. Kalau semua bergerak dari Kelurahan, umur pakai TPA bisa kita perpanjang,” ujarnya.

Program sedekah sampah serta pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga terus didorong. Yang menurutnya, sampah organik berpotensi diolah langsung di sumber dan mampu mengurangi timbulan sampah hingga 48 persen.

“Memang tantangan kita saat ini ada di hilirisasi karena industri pengolahan sampah masih terbatas dan banyak berada di Jawa. Namun, jika pengelolaan sampah organik berjalan optimal, pengurangan sampah dari sumber bisa sangat signifikan,” tandasnya.

  • Penulis: (*/ariel)
  • Editor: (/redaktur/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Pemerintah Tegaskan Tata Kelola AI Harus Human-Centric, Dewan Pers Bekali Jurnalis dengan Panduan Etika Penggunaannya

    Pemerintah Tegaskan Tata Kelola AI Harus Human-Centric, Dewan Pers Bekali Jurnalis dengan Panduan Etika Penggunaannya

    • account_circle (/yan/AMSI/)
    • visibility 487
    • 0Komentar

    “AI adalah teknologi yang sangat powerful. Tapi sebelum menggunakannya, kita harus memahami ‘makhluk’ seperti apa AI itu,” ujar Dahlan. Menurut Dahlan, perbedaan utama antara AI dan Internet terletak pada kemampuannya dalam menciptakan informasi baru, bukan sekadar menyimpan atau menghubungkan data. Karena itu, pengendalian AI harus dilakukan dalam dua ranah, yaitu sebagai alat bantu (tools) dan […]

  • BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Santripreneur Sosialisasikan Keringanan Iuran 50 Persen

    BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Santripreneur Sosialisasikan Keringanan Iuran 50 Persen

    • account_circle (/amd/)
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Dijelaskan Hendra, untuk dua jenis program perlindungan utama yang sebelumnya dikenakan tarif Rp16.800 per bulan, saat ini pekerja hanya cukup membayar Rp8.400 saja. Penurunan harga yang sangat signifikan ini dinilai sebagai peluang emas yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar lebih banyak warga terlindungi. “Ini momentum terbaik. Kami mengimbau masyarakat segera mendaftar selagi kebijakan ini masih […]

  • Seleksi Paskibraka HUT ke-81 RI Mulai Digelar, 146 Peserta Lolos Administrasi

    Seleksi Paskibraka HUT ke-81 RI Mulai Digelar, 146 Peserta Lolos Administrasi

    • account_circle (/amd/)
    • visibility 128
    • 0Komentar

    “Seleksi ini objektif, tidak bisa diintervensi. Semua sudah melalui verifikasi administrasi secara online dan yang lolos adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan,” tegasnya. Dari 146 peserta tersebut, nantinya akan disaring kembali untuk memilih 40 orang terbaik yang akan mewakili Kabupaten Ogan Ilir di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, dari ke-40 orang itu akan […]

  • Pemicu Keributan, Penjual Miras Wajib Ditindak Tegas Pihak Terkait

    Pemicu Keributan, Penjual Miras Wajib Ditindak Tegas Pihak Terkait

    • account_circle (/Arl/red/)
    • visibility 995
    • 0Komentar

    Dikutip Prokal.co “Sudah Berumur 15 Tahun, Perda Miras Pemkab Berau Sudah Tak Relevan”. Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Berau, mengenai miras adalah Perda Nomor 11 Tahun 2010 yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 2 Tahun 2009, tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Namun Perda ini, dinilai sudah tidak relevan dan perlu direvisi karena lemah dalam penegakan, sehingga praktik […]

  • Mafia Dokumen Berau Coal Bungkam Hak Petani

    Mafia Dokumen PT Berau Coal Bungkam Hak Tani

    • account_circle (/adm/)
    • visibility 270
    • 0Komentar

    Kelompok tani telah memiliki dokumen legalitas berupa surat garapan sporadik dan pernyataan penguasaan fisik tanah sejak tahun 2000. Bahkan, hasil rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada November 2023 telah merekomendasikan agar PT Berau Coal membayar ganti rugi, namun rekomendasi tersebut tidak diindahkan. M. Rafik menambahkan, perjuangan belasan tahun ini tanpa hasil. […]

  • Bapenda Bersinergi dalam Integrasi Data BPHTB dengan BPN Melalui SILPA

    Bapenda Bersinergi dalam Integrasi Data BPHTB dengan BPN Melalui SILPA

    • account_circle (/red/rf/)
    • visibility 487
    • 0Komentar

    Menurutnya, keberhasilan penerapan SPLP memerlukan dukungan dan kolaborasi semua pihak, agar sistem dapat berjalan optimal dan terintegrasi secara menyeluruh. Sementara itu, pihak Bapenda Berau menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi ini. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam memperkuat sistem pajak daerah berbasis digital, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut juga […]

expand_less