Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Parlementaria » Reses DPRD Palembang Diwarnai Kecewa, Kadis Koperasi dan UMKM Mangkir

Reses DPRD Palembang Diwarnai Kecewa, Kadis Koperasi dan UMKM Mangkir

  • account_circle Redaktur
  • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
  • visibility 129
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PALEMBANG | BORNEO TERKINI Kegiatan reses masa Persidangan II tahun 2026 yang digelar oleh Anggota DPRD Kota Palembang dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV berlangsung diwarnai kekecewaan. Hal ini lantaran Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Palembang tidak hadir, meski antusiasme masyarakat dan pelaku usaha sangat tinggi.

“Kegiatan reses sejatinya memiliki agenda krusial, yakni pertemuan langsung dengan perwakilan ritel besar, pengurus koperasi, serta pelaku usaha” ungkap Zulfikar Maharani, usai reses di Kantor Camat Sako, Kamis (23/04/2026).

Ketua Tim Reses Dapil IV DPRD Kota Palembang, Zulfikar Maharani, menyampaikan kritik keras atas absennya perwakilan dari eksekutif tersebut. Ia menilai, ketidakhadiran pimpinan dinas terkait merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap aspirasi rakyat di akar rumput.

“Hari ini kami merasa sangat kecewa dan merasa institusi ini tidak dihargai. Padahal, agenda hari ini dihadiri oleh banyak sekali anggota Koperasi Merah Putih yang sangat antusias ingin menyampaikan aspirasinya langsung,” ujarnya.

Tags
  • Penulis: Redaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Fraksi PKS Sepakati Dua Raperda Menjadi Perda, Dorong Sosialisasi Masif dan Terstruktur ke Masyarakat

    Fraksi PKS Sepakati Dua Raperda Menjadi Perda, Dorong Sosialisasi Masif dan Terstruktur ke Masyarakat

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle (/red */)
    • visibility 534
    • 0Komentar

    BERAU. Borneoterkini.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara konsisten menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Dua Ranperda tersebut adalah Ranperda APBD tahun anggaran 2026, dan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan Ranperda […]

  • Penyerahan LKPD OPD Malinau dorong Percepatan

    Penyerahan LKPD OPD Malinau dorong Percepatan

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle (/Noor Halik/)
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Malinau| Borneo Terkini – Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar entry meeting pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau, Senin (6/4/2026). Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Malinau, Francis, dan dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah […]

  • Sinergi Polres Ogan Ilir dan Petani Dukung Ketahanan Pangan

    Sinergi Polres Ogan Ilir dan Petani Dukung Ketahanan Pangan

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle (/Amd/)
    • visibility 72
    • 0Komentar

    OGAN ILIR | BORNEO TERKINI – Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional tahun 2026, Polres Ogan Ilir bersama Pemerintah Daerah dan kelompok tani melaksanakan kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II secara virtual melalui video conference yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, Sabtu (16/05/2026). Kegiatan panen raya di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dipusatkan […]

  • Bahas Tapal Batas, Bupati Berau jumpa Bupati Kutim

    Bahas Tapal Batas, Bupati Berau jumpa Bupati Kutim

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle *red
    • visibility 261
    • 0Komentar

    BERAU. Borneoterkini.co.id – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menemui Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman untuk membahas persoalan tapal batas yang memicu konflik sosial di wilayah Semindal, Kampung Biatan Ilir, Kabupaten Berau. Dalam pertemuan tersebut, Sri Juniarsih didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Berau M. Hendratno. Ia menyampaikan bahwa persoalan tapal batas antara Kampung Biatan […]

  • Mafia Dokumen Berau Coal Bungkam Hak Petani

    Mafia Dokumen PT Berau Coal Bungkam Hak Tani

    • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
    • account_circle (/adm/)
    • visibility 251
    • 0Komentar

    BERAU. Borneoterkini.co.id – Konflik lahan Kelompok Tani Usaha Bersama (Poktan UBM) dengan PT Berau Coal menjadi sorotan publik belakangan ini. Pasalnya, praktik “mafia dokumen” yang memanipulasi hak atas tanah yang menyebabkan aktivitas tambang PT Berau Coal diduga merampas lahan garapan petani seluas 1.290 hektare, dan persoalan tersebut tengah berjalan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Sebelumnya, […]

  • UMK 2026 Naik 5,17 Persen atau Rp.198.512

    UMK 2026 Naik 5,17 Persen atau Rp.198.512

    • calendar_month Jumat, 26 Des 2025
    • account_circle (/red */)
    • visibility 496
    • 0Komentar

    MALINAU. Borneoterkini.co.id –  Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malinau Tahun 2026 resmi disepakati sebesar Rp4.040.073. Angka tersebut mengalami kenaikan 5,17 persen atau Rp198.512 dibandingkan UMK Tahun 2025. “Penetapan UMK dan UMSK 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Malinau tentang Dewan […]

expand_less