Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Parlementaria » Optimalkan Pengelolaan Aset Daerah, Pansus I DPRD Kaltara Finalisasi Ranperda BMD

Optimalkan Pengelolaan Aset Daerah, Pansus I DPRD Kaltara Finalisasi Ranperda BMD

  • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
  • visibility 189
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KALTARA | BORNEO TERKINI – Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi merampungkan pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Finalisasi ini digodok dalam rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus I, Herman, di gedung DPRD Kaltara, Senin (29/6). Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri oleh jajaran Anggota Pansus I, perwakilan Biro Hukum Setda Kaltara, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Tim Pakar Pansus I.

Pembahasan kali ini difokuskan pada penyempurnaan draf final hasil harmonisasi bersama Kementerian Hukum. Revisi regulasi dinilai mendesak demi menyelaraskan aturan daerah dengan dinamika hukum nasional terbaru.

Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan dalam perubahan Perda meliputi:

  • Menyelaraskan tata nama kelembagaan dan instansi agar sesuai dengan struktur regulasi pusat.
  • Memperketat dan memperjelas mekanisme sewa aset daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain fokus pada pasal-pasal krusial, Pansus I memberikan catatan tebal terkait urgensi percepatan pendataan Barang Milik Daerah. Secara khusus, DPRD menyoroti aset-aset pasca-pemekaran dari provinsi induk, Kalimantan Timur (Kaltim), yang hingga kini belum terinventarisasi secara optimal.

“Aset-aset eks-Kaltim ini harus segera didata dan ditertibkan. Inventarisasi yang lemah berpotensi membuka celah penyalahgunaan aset daerah yang merugikan keuangan negara,” tegas pimpinan rapat, Herman.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mempercepat payung hukum ini, rapat kerja ditutup dengan prosesi penandatanganan Berita Acara bersama antara Pansus I DPRD Kaltara dan Kepala Biro Hukum Setda Kaltara.

Dokumen penandatanganan ini akan menjadi dasar resmi untuk mengusulkan fasilitasi Ranperda ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah proses fasilitasi di pusat rampung, regulasi baru ini dijadwalkan segera dibawa ke Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kaltara untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah secara definitif.

  • Penulis: (/Adv/)
  • Editor: (/Red/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Dugaan Pencabulan Anak, Oknum Figur Gelar Duta Budaya Berau Diringkus Polisi begini Kronologisnya

    Dugaan Pencabulan Anak, Oknum Figur Gelar Duta Budaya Berau Diringkus Polisi begini Kronologisnya

    • 1Komentar

    BERAU. Borneoterkini.co.id – Oknum berinisial A seorang pria muda dikenal sebagai Duta Budaya Kabupaten Berau, sekaligus penerima penghargaan Pramuka Berprestasi dan selalu aktif jadi anggota Pejuang Sigap, di Kecamatan Tabalar, Berau, kini bernasip apes. Pasalnya Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Berau, telah meringkusnya di Bandar Udara Kalimarau, Jumat, 14 November 2025 keamarin. “Penangkapan itu dilakukan […]

  • Tingginya Angka Realisasi Produksi Batu Bara, CSR Dinilai Hanya Formalitas Belaka

    Angka Realisasi Produksi Batu Bara Tinggi, CSR Dinilai Hanya Formalitas Belaka

    • 0Komentar

    BERAU. Borneoterkini.co.id – Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Kaltim, Bastian, menilai banyak perusahaan tambang batu bara belum memahami pentingnya program tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar (corporate social responsibility/CSR). Menurutnya program CSR perusahaan harus nyata, bukan sekadar formalitas belaka, program berbasis kebutuhan lokal, melibatkan […]

  • Rupiah Melemah Dibanding Ringgit dan SGD

    Rupiah Melemah Dibanding Ringgit dan SGD

    • 0Komentar

    NASIONAL. Borneoterkini.co.id –  Berdasarkan data Refinitiv, per pukul 09.23 WIB nilai tukar rupiah berada di level Rp4.298/MYR melemah 0,53% atau menjadi level terlemah. Rupiah mencatatkan rekor terlemahnya dibanding dua mata uang tetangga yakni, ringgit Malaysia (MYR) dan dolar Singapura (SGD) pada intraday perdagangan, pada tahun 2026, Sabtu, (14/2/). Hal ini juga berbarengan dengan kurs nilai […]

  • Perkuat Pencegahan Karhutla Libatkan Unsur Posyandu

    Perkuat Pencegahan Karhutla Libatkan Unsur Posyandu

    • 0Komentar

    PALEMBANG | BORNEO TERKINI – Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan tiga unsur Posyandu, yakni Posyandu PKK, Posyandu Pramuka, dan Posyandu PMI. Kegiatan sosialisasi tersebut dipusatkan di ruang rapat Prameswara Palembang, Senin (7/9). Sekretaris BPBD Kota Palembang, Iran Tabrani, menyatakan bahwa langkah […]

  • Gubernur Kaltara Resmi Berangkatkan Angkatan Pertama Siswa SMA Unggul Garuda

    Gubernur Kaltara Resmi Berangkatkan Angkatan Pertama Siswa SMA Unggul Garuda

    • 0Komentar

    TARAKAN | BORNEO TERKINI – Langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) memasuki babak baru. Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, secara resmi memberangkatkan calon peserta didik angkatan pertama SMA Unggul Garuda di SMA Negeri 1 Tarakan, Rabu (15/7/2026). ​Sebanyak 11 putra-putri terbaik Kaltara terpilih untuk menempuh pendidikan di […]

  • Realisasi 86,42%, Laporan Keuangan Kaltara Kembali Raih WTP

    Realisasi 86,42%, Laporan Keuangan Kaltara Kembali Raih WTP

    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun 2026, Senin (22/06). Agenda utama pertemuan ini adalah penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, […]

expand_less