Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Lestarikan Mangrove, Pemprov Kaltara Kick-Off Forest Programme VI

Lestarikan Mangrove, Pemprov Kaltara Kick-Off Forest Programme VI

  • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
  • visibility 121
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KALTARA | BORNEO TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat perdana dan sosialisasi pelaksanaan Forest Programme VI di Hotel Luminor, Selasa (30/6). Kegiatan ini wujud komitmen daerah memperkuat perlindungan serta pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Acara dibuka Taufik Hidayat selaku perwakilan Gubernur Kaltara. Ia menyampaikan program ini ditujukan untuk perlindungan, konservasi dan pemulihan ekosistem hutan bakau, dengan wilayah sasaran utama Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung.

Keberhasilan program, kata Taufik, sangat bergantung pada sinergi dan komitmen seluruh pihak terkait.

“Sinergi kuat menjadi landasan menjaga kelestarian mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Dijelaskan, Kaltara menempati posisi strategis dalam pembangunan berkelanjutan karena sebagian besar wilayahnya masih berupa kawasan hutan. Kondisi ini menjadi tanggung jawab bersama agar sumber daya alam tetap terjaga bagi generasi kini maupun mendatang.

Hutan di daerah ini dinilai bukan sekadar aset daerah, melainkan juga aset nasional dan global. Fungsinya mencakup penyerap karbon, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, hingga menjadi sumber penghidupan warga sekitar.

Meski demikian, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Antara lain degradasi lahan, dampak perubahan iklim, tekanan pemanfaatan sumber daya alam, serta kebutuhan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Karena itu, diperlukan pola pembangunan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara serasi. Pemerintah provinsi berjanji akan terus mendukung lewat penguatan kebijakan, koordinasi lintas sektor dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaan program berjalan optimal.

“Dengan semangat kolaborasi, inovasi dan prinsip keberlanjutan, saya optimis hutan lestari, masyarakat mandiri dan pembangunan berkeadilan dapat terwujud,” pungkas Taufik.

Rapat perdana turut hadir Nikolas Nugroho Surjobasuindro dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Utara Nur Laila.

  • Penulis: (/Adv/)
  • Editor: (/Red/)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Pendataan Pajak Baru 41,6 Persen, Wali Kota Perpanjang Batas Waktu

    Pendataan Pajak Baru 41,6 Persen, Wali Kota Perpanjang Batas Waktu

    • 0Komentar

    PALEMBANG | BORNEO TERKINI – Pemerintah Kota Palembang resmi memperpanjang masa pendataan objek pajak selama satu bulan ke depan. Keputusan ini diambil mengingat capaian pendataan hingga saat ini baru mencapai 41,6 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut diputuskan dalam rapat yang dilangsungkan di Ruang Rapat Prameswara Palembang, pada Rabu (3/6/2026). Wali Kota Palembang, […]

  • Wabup Gamalis Sampaikan LKPj 2025 di Paripurna DPRD Berau

    Wabup Gamalis Sampaikan LKPj 2025 di Paripurna DPRD Berau

    • 0Komentar

    BERAU | BORNEO TERKINI – Wakil Bupati (Wabup) Berau, H. Gamalis menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2025 yang berlangsung  di Ruang Rapat Paripurna DPRD Berau, Selasa 31/3/2026. Rapat Parupurna yang menjadi kegiatan penting dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir. Dijelaskan, H. Gamalis, penyusunan LKPj 2025 dilakukan berdasarkan amanah Undang-Undang […]

  • Lewat Clearing House, Pemprov Kaltara Perkuat Tata Kelola Pengadaan

    Lewat Clearing House, Pemprov Kaltara Perkuat Tata Kelola Pengadaan

    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (UMK-K). Langkah ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kaltara Denny Harianto saat membuka bimbingan teknis optimalisasi pengadaan barang dan jasa di Aula Kantor Gubernur, Rabu (8/7). […]

  • Seleksi Paskibraka HUT ke-81 RI Mulai Digelar, 146 Peserta Lolos Administrasi

    Seleksi Paskibraka HUT ke-81 RI Mulai Digelar, 146 Peserta Lolos Administrasi

    • 0Komentar

    OGAN ILIR | BORNEO TERKINI – Proses penjaringan calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Ilir resmi memasuki tahapan awal. Dari ribuan pendaftar, sebanyak 146 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten […]

  • DPRD Kaltara Kawal Transparansi Harga TBS Sawit, Targetkan Tata Niaga yang Adil

    DPRD Kaltara Kawal Transparansi Harga TBS Sawit, Targetkan Tata Niaga yang Adil

    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen penuh mengawal transparansi formula penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di lapangan. Pengawasan ketat disiapkan demi menciptakan tata niaga yang adil sekaligus menyelaraskan regulasi yang menguntungkan petani lokal serta pihak perusahaan. Sikap parlemen mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di […]

  • Kapal Induk Pertama RI Giuseppe Garibaldi Hibah dari Italia

    Kapal Induk Pertama RI Giuseppe Garibaldi Hibah dari Italia

    • 0Komentar

    NASIONAL. Borneoterkini.co.id – Kapal induk Giuseppe Garibaldi (C-551) direncanakan menjadi kapal induk pertama di Indonesia melalui skema hibah dari Italia, dengan target kedatangan sebelum HUT TNI pada 5 Oktober 2026 mendatang. Kapal difokuskan untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti penanggulangan bencana, dengan dana retrofit sekitar US$450 juta. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjelaskan sejumlah manfaat dari […]

expand_less