Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Parlementaria » Fraksi PKS Sepakati Dua Raperda Menjadi Perda, Dorong Sosialisasi Masif dan Terstruktur ke Masyarakat

Fraksi PKS Sepakati Dua Raperda Menjadi Perda, Dorong Sosialisasi Masif dan Terstruktur ke Masyarakat

  • calendar_month Senin, 1 Des 2025
  • visibility 606
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Berikut pandangan Fraksi dan catatan Fraksi PKS terhadap Ranperda APBD Berau tahun anggaran 2026, yaitu:

Efesiensi belanja dan skala prioritas, Fraksi PKS menekankan perlunya efesiensi maksimal dalam belanja operasional.

“Hal ini dimaksut agar program yang tidak berdampak langsung pada memulihan ekonomi dan layanan dasar,” ungkap H. Tamrin.

Selanjutnya dipaparkan, H. Tamrin, optimalisasi PAD dengan menyusutnya Sana Transfer, optimalisasi PAD menjadi krusial.

“Pemkab Berau harus menggali potensi sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan, inovatif, tanpa memberatkan masyarakat,” pungkasnya.

Adapun catatan Fraksi PKS, H. Tamrin, menyebut bahwa transparansi dan akuntabel, yaitu Fraksi PKS meminta pelaksanaan APBD 2026 nantinya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Pengawasan melekat ditingkatkan untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan setiap rupiah digunakan seoptimal mungkin,” ujarnya.

Terkait masukan terdahadap Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi PKS memandang bahwa revisi harus bertujuan untuk penyederhanaan admitrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan yang terpenting menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Masukan dan saran, aspek keadian merupakan perubahan Perda ini harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan UMKM.

Selain itu Pemkab Berau wajib melakukan sosialisai yang masif dan testruktur kepada masyarakat dan dunia usah terkait perubahan tarif dan objek pajak retribusi yang baru.

“Sebelum Perda ini diimplementasikan secara umum” terang H. Tamrin.

Kemudian tentang legitalisasi layanan. ‘Yang kami mendorong agar sistem pungutan pajak dan retribusi didukung penuh sistem digital terintegrasi untuk menimalisir kontak langsung dan mengingatkan efesiensi serta transparansi penerimaan daerah’.

  • Penulis: (/red */)
  • Editor: Redaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Kunker ke Berau Wagub Kaltim Tinjau Fender Jembatan Sambaliung

    Kunker ke Berau Wagub Kaltim Tinjau Fender Jembatan Sambaliung

    • visibility 295
    • 0Komentar

    Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus memberi perhatian terhadap kondisi infrastruktur daerah, termasuk fasilitas pengaman jembatan yang memiliki peran penting dalam keselamatan konstruksi. “Jembatan Sambaliung merupakan infrastruktur vital bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Karena itu, kondisi fender perlu terus dipastikan aman agar fungsi jembatan tetap optimal dan terjaga dalam jangka […]

  • Dialog Tripartit Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah

    Dialog Tripartit Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah

    • visibility 153
    • 0Komentar

    Kehadiran berbagai daerah seperti Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Banyuasin menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih baik. Menurutnya, LKS Tripartit memiliki peran penting karena terdiri dari tiga unsur utama, yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Ketiga elemen ini harus berjalan beriringan agar tercipta kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Ke depan, kami […]

  • Kepengurusan PBPI Sumsel Resmi Dikukuhkan, M. Arris: Siap Dorong Padel Jadi Olahraga Unggulan

    Kepengurusan PBPI Sumsel Resmi Dikukuhkan, M. Arris: Siap Dorong Padel Jadi Olahraga Unggulan

    • visibility 293
    • 0Komentar

    Seiring berkembangnya industri, PBPI dalam negeri, harga fasilitas olahraga ini akan semakin terjangkau. Hal tersebut diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat, termasuk kalangan menengah, untuk ikut berolahraga. “Kami juga mendorong agar industri dalam negeri berkembang. Kalau lapangan, bola, dan perlengkapan bisa diproduksi di Indonesia, harga pasti turun dan masyarakat akan lebih mudah menikmati […]

  • Wabup Malinau Hadiri Rapat Koordinasi di Tarakan Bahas Tantangan PPPA-Kesga

    Wabup Malinau Hadiri Rapat Koordinasi di Tarakan Bahas Tantangan PPPA-Kesga

    • visibility 296
    • 0Komentar

    Salah satunya melalui program Wajib Belajar Malinau Belajar, di mana seluruh biaya pendidikan dasar, termasuk perlengkapan sekolah, ditanggung oleh pemerintah daerah. Selain itu, Pemkab Malinau juga menjalankan program Desa Sarjana, yaitu program bantuan pendidikan jenjang perguruan tinggi, yang diperuntukkan bagi semua desa dengan mengirim minimal satu anak dari setiap desa di setiap tahunnya. Jakaria berharap […]

  • Payung Payung Punya Fasilitas Penyimpanan BBM Baru, Ekonomi Berau Siap Melaju

    Payung Payung Punya Fasilitas Penyimpanan BBM Baru, Ekonomi Berau Siap Melaju

    • visibility 184
    • 0Komentar

    Turut hadir dalam acara bersejarah tersebut Anggota DPRD Kaltim dari Komisi IV, Makmur HAPK, beserta Pimpinan Wilayah Pertamina Kaltimut, Naratoma Aulia Fazri. Sri Juniarsih menyambut positif kehadiran infrastruktur energi tersebut sebagai langkah strategis memacu laju ekonomi daerah. Sektor andalan warga setempat yaitu perikanan dan pariwisata diprediksi akan tumbuh lebih kencang berkat dukungan pasokan yang lebih […]

  • 56 Kasus Terbongkar, Sembilan Perempuan Masuk Jaringan Pengedar Narkoba

    56 Kasus Terbongkar, Sembilan Perempuan Masuk Jaringan Pengedar Narkoba

    • visibility 161
    • 0Komentar

    ​Menurut Ridho, pengungkapan kasus dalam jumlah besar ini menjadi langkah krusial untuk melindungi masyarakat dari dampak ketergantungan obat-obatan terlarang. Berdasarkan kalkulasi kepolisian dengan asumsi dosis sekali pakai seberat 0,2 gram per orang, penyitaan ini mengagalkan potensi konsumsi massal. ​”Dengan digagalkannya peredaran 20.165 gram sabu ini, kami mengestimasi telah menyelamatkan masa depan 100.829 jiwa warga Berau,” […]

expand_less