Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Parlementaria » Fraksi PKS Sepakati Dua Raperda Menjadi Perda, Dorong Sosialisasi Masif dan Terstruktur ke Masyarakat

Fraksi PKS Sepakati Dua Raperda Menjadi Perda, Dorong Sosialisasi Masif dan Terstruktur ke Masyarakat

  • calendar_month Senin, 1 Des 2025
  • visibility 607
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Berikut pandangan Fraksi dan catatan Fraksi PKS terhadap Ranperda APBD Berau tahun anggaran 2026, yaitu:

Efesiensi belanja dan skala prioritas, Fraksi PKS menekankan perlunya efesiensi maksimal dalam belanja operasional.

“Hal ini dimaksut agar program yang tidak berdampak langsung pada memulihan ekonomi dan layanan dasar,” ungkap H. Tamrin.

Selanjutnya dipaparkan, H. Tamrin, optimalisasi PAD dengan menyusutnya Sana Transfer, optimalisasi PAD menjadi krusial.

“Pemkab Berau harus menggali potensi sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan, inovatif, tanpa memberatkan masyarakat,” pungkasnya.

Adapun catatan Fraksi PKS, H. Tamrin, menyebut bahwa transparansi dan akuntabel, yaitu Fraksi PKS meminta pelaksanaan APBD 2026 nantinya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Pengawasan melekat ditingkatkan untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan setiap rupiah digunakan seoptimal mungkin,” ujarnya.

Terkait masukan terdahadap Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi PKS memandang bahwa revisi harus bertujuan untuk penyederhanaan admitrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan yang terpenting menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Masukan dan saran, aspek keadian merupakan perubahan Perda ini harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan UMKM.

Selain itu Pemkab Berau wajib melakukan sosialisai yang masif dan testruktur kepada masyarakat dan dunia usah terkait perubahan tarif dan objek pajak retribusi yang baru.

“Sebelum Perda ini diimplementasikan secara umum” terang H. Tamrin.

Kemudian tentang legitalisasi layanan. ‘Yang kami mendorong agar sistem pungutan pajak dan retribusi didukung penuh sistem digital terintegrasi untuk menimalisir kontak langsung dan mengingatkan efesiensi serta transparansi penerimaan daerah’.

  • Penulis: (/red */)
  • Editor: Redaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Baca lainnya

  • Pekalongan Studi Tiru Pengelolaan Sampah Jadi Listrik ke Palembang

    Pekalongan Studi Tiru Pengelolaan Sampah Jadi Listrik ke Palembang

    • visibility 127
    • 0Komentar

    Ia menilai proyek di Palembang dibangun secara terpadu, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keselamatan lingkungan, pekerja, dan keberlanjutan ekosistem. Kehadiran fasilitas ini dinilai mampu mengolah sampah tuntas dalam satu hari, mencegah penumpukan, serta menghasilkan listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Saat ini, persiapan di Pekalongan masih dalam tahap penyediaan lahan dan menunggu proses […]

  • Buronan Kasus Korupsi Hibah Pariwisata Kaltara Diamankan di Apartemen Makassar

    Buronan Kasus Korupsi Hibah Pariwisata Kaltara Diamankan di Apartemen Makassar

    • visibility 217
    • 0Komentar

    Dalam kasus ini, MI telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Kalimantan Utara melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-335/0.5/Fd.2/02/2026 tertanggal 10 Februari 2026. Karena tidak memenuhi panggilan penyidik secara patut, statusnya ditingkatkan menjadi DPO sejak 11 Februari 2026. “Saat ini tersangka diamankan sementara di Kantor Kejati Sulsel untuk menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan sebelum diserahkan kepada […]

  • Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 Miliar jadi Sorotan Publik, Rudy Mas'ud: Saya Akan Mengembalikannya

    Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 Miliar jadi Sorotan Publik, Rudy Mas’ud: Saya Akan Mengembalikannya

    • visibility 406
    • 0Komentar

    “Gubernur mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan,” ujar Faisal di Samarinda seperti dilansir Antara, Minggu, 1 Maret 2025. Faisal, menjaleskan bahwa mobil dinas jenis Range Rover […]

  • Pacu Sektor Pariwisata, Sekprov Kaltara Sinergikan Kinerja Lintas OPD

    Pacu Sektor Pariwisata, Sekprov Kaltara Sinergikan Kinerja Lintas OPD

    • visibility 86
    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Denny Harianto, menyinergikan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi guna memacu pertumbuhan sektor pariwisata. Integrasi lintas instansi ini ditargetkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengakselerasi roda perekonomian makro. Penegasan tersebut disampaikan Denny saat memimpin apel pagi aparatur sipil negara […]

  • Sidak Tambang PT BSS, DPRD Bulungan Temukan Dugaan Penggusuran Lahan

    Sidak Tambang PT BSS, DPRD Bulungan Temukan Dugaan Penggusuran Lahan

    • visibility 260
    • 0Komentar

    “Itu yang kita temukan di lapangan. Dan kita meminta PT BSS dan PT Abdi Bornoe supaya dapat menyelesaikan secara internal terlebih dahulu soal masalah ini. Karena kami melihat ini sifatnya internal kami terjun ke lapangan menyikapi keluhan warga dan memastikan serta meminilamisir potensi yang berujung pada perseteruan,” bebernya. Dikatakannya, lahan yang digarap oleh perusahaan untuk […]

  • DPRD Kaltara Kawal Transparansi Harga TBS Sawit, Targetkan Tata Niaga yang Adil

    DPRD Kaltara Kawal Transparansi Harga TBS Sawit, Targetkan Tata Niaga yang Adil

    • visibility 96
    • 0Komentar

    KALTARA | BORNEO TERKINI – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen penuh mengawal transparansi formula penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di lapangan. Pengawasan ketat disiapkan demi menciptakan tata niaga yang adil sekaligus menyelaraskan regulasi yang menguntungkan petani lokal serta pihak perusahaan. Sikap parlemen mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di […]

expand_less