Masalah Lahan Hambat Sekolah, DPRD Berau Tekan Pemkab Cari Solusi
- account_circle (/Wmn/)
- calendar_month Senin, 18 Mei 2026
- visibility 86
- comment 0 komentar
- print Cetak
RDP DPRD Berau terkait tindak lanjut nyata atas laporan warga yang selama bertahun-tahun menanggung kesulitan akses pendidikan. BORNEO TERKINI/Wilman foto
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ketua RT 17, Fadly, melaporkan kondisi 54 siswa kelas 1 hingga 6 terpaksa belajar bergantian di satu ruangan sempit milik warga dengan fasilitas seadanya. Tempat itu pun kini terancam kosong lantaran pemilik bangunan akan memakai kembali rumahnya. Permohonan pembangunan sekolah sudah disampaikan berulang kali, namun belum ada kepastian hingga kini.
“Kami minta dibangun gedung permanen, bukan sekadar bangunan darurat. Anak berhak belajar di tempat yang aman, nyaman dan layak,” ujar Fadly.
Anggota DPRD, Rudi P. Mangunsong, menyoroti rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan fisik pendidikan yang belum mencapai 2 persen dari total APBD. Padahal, aturan mewajibkan minimal 20 persen anggaran daerah dialokasikan untuk sektor pendidikan guna pemerataan pembangunan.
Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas Pertanahan, Sulaiman, menyatakan siap membantu penyelesaian status lahan, namun memerlukan dokumen lengkap dan titik koordinat jelas agar proses hukum dan administrasi berjalan cepat. Ia berjanji berkoordinasi dengan pihak perusahaan begitu syarat administrasi terpenuhi.
Sementara itu, Asisten I Pemkab Berau, M. Hendratno, menjamin seluruh usulan masyarakat akan dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan pendidikan warga perbatasan mulai dari penyelesaian lahan hingga penyiapan anggaran.
“Kami pastikan setiap warga dapat akses pendidikan yang layak. Hasil rapat ini akan ditindaklanjuti langkah nyata agar sekolah segera terwujud,” pungkas M. Hendratno.
- Penulis: (/Wmn/)
- Editor: (/red/ski*/)
Saat ini belum ada komentar