Pengawasan Dewan Melempem, Antrean Panjang BBM di Berau Kian Menggurita
- calendar_month 17 jam yang lalu
- visibility 269
- comment 0 komentar
- print Cetak
ILUSTRASI GAMBAR: Beberapa SPBU Tanjung Redeb selalu padat, antrean kendaraan mengular ke jalan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Di tengah desakan publik tersebut, fungsi kontrol institusional DPRD Berau dinilai belum berjalan secara optimal. Wakil rakyat semestinya memaksimalkan instrumen konstitusional yang dimiliki, mulai dari menggelar inspeksi mendadak (sidak) berkala hingga memanggil manajemen depot Pertamina dan para agen penyalur untuk melakukan audit terbuka jalur distribusi.
Kritik konstruktif ini mengemuka agar lembaga legislatif tidak sekadar bersikap reaktif tatkala krisis memuncak, melainkan proaktif mengawal alokasi kuota agar tepat sasaran. Berbagai laporan masyarakat terkait indikasi penyimpangan distribusi di tingkat penyalur semestinya ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghasilkan rekomendasi mengikat.
Sejumlah kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan legislatif berisiko memperlebar celah praktik pelangsiran ilegal maupun penyalahgunaan kuota sub-penyalur.
“DPRD memegang mandat konstitusional untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan sektoral di daerah. Ketika distribusi energi dasar masyarakat terganggu secara sistemik, dewan harus hadir menggunakan hak pengawasannya secara maksimal, bukan justru pasif,” ujar salah seorang pengamat sosial setempat.
Masyarakat Kabupaten Berau kini menanti langkah nyata dan transparansi dari parlemen daerah. Ketegasan politik anggaran dan pengawasan dari legislatif menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai kelangkaan BBM yang telah menjadi agenda tahunan tanpa solusi permanen di Bumi Batiwakkal.
- Penulis: (/rfy/)
- Editor: (/red/)
Saat ini belum ada komentar